INDOPOSCO.ID – Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan guru binaannya. Salah satu program utama yang digenjot adalah percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), penuntasan sertifikasi, percepatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), hingga peningkatan bantuan insentif bagi guru nonsertifikasi.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, pemerintah menargetkan penyelesaian sertifikasi bagi 467.353 guru yang telah berpendidikan S1 dalam kurun dua tahun. Untuk mendukung target tersebut, Kemenag memproyeksikan anggaran sebesar Rp11,59 triliun agar para guru yang memenuhi syarat segera memperoleh sertifikat pendidik sekaligus berhak menerima TPG.
“Alhamdulillah, keikutsertaan PPG Dalam Jabatan pada 2025 meningkat tajam hingga 700 persen. Jika pada 2024 hanya 29.933 guru yang mengikuti PPG, maka pada 2025 jumlahnya mencapai 206.411 guru,” ujar Nasaruddin saat membuka Simposium Guru Nasional Kementerian Agama 2026 di Jakarta.
Selain itu, Kemenag juga mengusulkan penyesuaian bantuan insentif bagi guru yang belum bersertifikat dan belum inpassing. Besaran insentif diusulkan mengacu pada standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp12,76 triliun untuk menjangkau 467.809 guru.
Menurut Nasaruddin, saat ini terdapat 1.157.050 guru binaan Kemenag. Dari jumlah tersebut, 360.632 guru atau 31,2 persen berstatus aparatur sipil negara (ASN), sedangkan 796.418 guru atau 68,8 persen merupakan guru non-ASN. Mayoritas di antaranya mengajar di madrasah, yakni sebanyak 655.622 orang.
“Data ini menunjukkan kontribusi guru non-ASN sangat besar. Karena itu, kebijakan tata kelola guru ke depan akan difokuskan pada penguatan status, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan profesionalisme mereka,” katanya.
Terkait pengangkatan guru honorer madrasah menjadi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK), Nasaruddin memastikan Kemenag terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan Kemenpan-RB, BKN, bahkan DPR untuk mengusulkan formasi agar guru honorer madrasah dapat diangkat menjadi CPPPK,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menag juga menyampaikan perkembangan pencairan TPG. Hingga Maret 2026, realisasi pencairan TPG bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk periode Januari–Februari telah mencapai 87,4 persen. Dari total 234.265 guru penerima, sebanyak 204.747 guru telah menerima tunjangan tersebut.
Ia mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran di daerah mempercepat proses verifikasi dokumen dan transfer dana agar tidak ada lagi guru yang menunggu terlalu lama.
Sementara itu, pencairan TPG bagi guru madrasah non-ASN secara nasional telah mencapai 100 persen, termasuk bagi lulusan PPG 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Adapun pencairan TPG untuk guru madrasah ASN masih berlangsung karena prosesnya belum seragam di setiap daerah.
Nasaruddin juga menegaskan Simposium Guru Nasional 2026 menjadi wujud komitmen Kemenag untuk membuka ruang dialog dengan para guru sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Ia juga menegaskan penolakan terhadap wacana yang ingin mengeluarkan madrasah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
“Madrasah adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari sejarah maupun masa depan pendidikan Indonesia,” tegasnya. (nas)
