INDOPOSCO.ID – Kenaikan harga BBM nonsubsidi dan elpiji nonsubsidi dinilai menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan subsidi energi yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi mengkritisi sikap pemerintah yang dinilai terlalu mempertahankan harga energi bersubsidi, meski berpotensi membebani anggaran negara.
“Kebijakan tersebut tidak hanya berisiko terhadap ketahanan fiskal atau APBN, tetapi juga tidak adil karena subsidi energi justru banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, terutama pemilik kendaraan pribadi,” kata Tulus melalui gawai, Kamis (23/4/2026).
Tulus merujuk pada temuan World Bank (Bank Dunia) yang menyebutkan bahwa subsidi energi kerap tidak tepat sasaran. Ia juga mengingatkan agar masyarakat mampu tidak beralih menggunakan BBM subsidi atau elpiji 3 kg, karena tindakan tersebut dinilai tidak etis.
“Sebagai solusi, pemerintah didorong untuk mengalihkan fokus subsidi energi ke sektor transportasi publik, khususnya di kawasan aglomerasi seperti Jabodetabek,” jelasnya.
Menurutnya, penguatan transportasi umum massal dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil sekaligus meningkatkan keadilan distribusi subsidi.
“Bahkan, bukan tidak mungkin subsidi BBM dialihkan untuk menggratiskan transportasi publik, seperti yang dilakukan di beberapa negara,” tambah eks Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) itu.
Dengan demikian, momentum kenaikan harga energi ini diharapkan dapat menjadi titik balik dalam reformasi kebijakan energi nasional menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. (her)
