INDOPOSCO.ID – Pemerintah pusat dan daerah didorong meningkatkan intensitas pengawasan menyusul fluktuasi harga minyak goreng yang terjadi di 207 wilayah Indonesia. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perlunya langkah intervensi cepat sebelum ketidakpastian harga semakin membebani masyarakat.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono memberikan, penekanan khusus pada data tersebut karena jumlah wilayah yang mengalami lonjakan harga minyak goreng meningkat signifikan dalam beberapa hari terakhir.
“Minyak goreng ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten kota. Sengaja kami memberikan tanda seru karena pada minggu kedua itu hanya 177 kabupaten kota,” kata Ateng di Jakarta dikutip Selasa (21/4/2026).
“Sekarang menjadi 207 kabupaten kota. Jadi peningkatannya cukup banyak sekali,” tambahnya.
Terpisah, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menuturkan dalam pantauan pemerintah, tren harga minyak goreng rakyat Minyakita lumayan turun. Bapanas mendorong optimalisasi skema Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita bagi BUMN pangan lebih deras dibandingkan sebelumnya.
“Minyakita, harga sudah mulai turun. Memang sekarang ini serapan DMO itu dibagi juga untuk bantuan pangan. Tapi kita usulkan BUMN bisa peroleh sampai 60 persen DMO, sehingga akan mempermudah pemantauan pemerintah distribusi ke pasar-pasar,” ujar Ketut.
Dalam data Kementerian Perdagangan (Kemendag), rerata harga Minyakita secara nasional per 17 April berada di Rp 15.982 per liter. Meskipun tipis diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), masih terdapat 28 provinsi yang memiliki rerata harga Minyakita yang telah sesuai HET.
Selanjutnya, Kemendag melaporkan realisasi DMO Minyakita yang telah melalui BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1 (D1) mencapai 228,2 ribu ton atau 50,07 persen. Perum Bulog telah menyerap 182,7 ribu ton dan ID FOOD 45,5 ribu ton sejak 26 Desember 2025 sampai 17 April 2026. (dan)
