INDOPOSCO.ID — Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, menilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk memetakan capaian pendidikan nasional secara lebih komprehensif.
Menurutnya, TKA berbeda dengan asesmen nasional yang selama ini digunakan pemerintah. Jika asesmen nasional lebih berfokus pada evaluasi sistem dan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah, TKA justru menitikberatkan pada kemampuan individu peserta didik.
“TKA menjadi bagian dari upaya kita untuk melihat secara menyeluruh kondisi pendidikan kita, terutama dari sisi capaian individu siswa,” ujar Ledia usai kunjungan kerja Komisi X di Pangkalpinang, dikutip Sabtu (18/4/2026).
Ia menjelaskan, melalui TKA pemerintah dapat mengetahui posisi kemampuan siswa setelah menempuh jenjang pendidikan tertentu, baik enam, sembilan, hingga dua belas tahun. Data tersebut dinilai penting untuk menyusun peta pendidikan nasional yang lebih akurat.
Namun demikian, Ledia mengingatkan bahwa hasil TKA seharusnya tidak hanya menjadi laporan rutin, melainkan dimanfaatkan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
“Hasilnya harus menjadi peta yang bisa digunakan untuk intervensi kebijakan, bukan sekadar evaluasi tahunan,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti masih adanya ketidaksinkronan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, khususnya dalam pemanfaatan TKA sebagai standar seleksi masuk perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini menunjukkan belum adanya kesinambungan kebijakan antar jenjang pendidikan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga menekankan perlunya perhatian khusus terhadap penerapan TKA di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ia menilai pendekatan penilaian akademik yang seragam belum tentu relevan dengan kebutuhan pendidikan vokasi.
Sebagai contoh, siswa SMK dengan bidang keahlian tertentu seperti tata boga atau pariwisata tidak selalu membutuhkan penguasaan akademik umum yang sama seperti yang diukur dalam TKA.
Karena itu, Ledia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan TKA, termasuk penyempurnaan indikator dan standar penilaian agar lebih adil dan kontekstual.
“Evaluasi ini penting agar TKA benar-benar memberikan manfaat bagi siswa sekaligus menghasilkan peta pendidikan nasional yang valid,” pungkasnya. (dil)
