INDOPOSCO.ID – Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar, meluruskan persepsi yang belakangan ramai: anggapan bahwa masyarakat sipil memiliki agenda dan kekuatan untuk menjatuhkan presiden.
Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respons atas analisis pengamat politik Hendri Satrio yang menyebut Prabowo Subianto mengetahui adanya pergerakan untuk menggoyang posisinya di tengah jalan. Namun, Haris menilai framing tersebut keliru arah.
“Masyarakat sipil nggak ada yang punya kekuatan, orientasi sampai jatuhin presiden,” ujar Haris dalam tayangan podcast di kanal YouTube Hendri Satrio Official berjudul ‘Haris Azhar: Ada Operasi Senyap Dibalik Isu Pelengseran Prabowo: Siapa yang Bermain?’ seperti dikutip, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, jika memang ada wacana pergantian kepemimpinan, aktor utamanya bukanlah masyarakat sipil, melainkan kelompok elite politik yang memiliki akses dan kedekatan dengan kekuasaan.
“(Wacana ini yang punya) masyarakat politik yang kelas menengah elite, yang juga mungkin punya koneksi juga pada kekuasaan. Ini kan sumeringahnya mereka, kalau ini sampe nggak bener nih, aduh ini nggak bener nih kawan kita nih, harus siap-siap,” lanjutnya.
Haris kemudian menggambarkan realitas yang ia lihat sehari-hari. Ia menegaskan bahwa lingkungan masyarakat sipil justru jauh dari agenda-agenda menggulingkan kekuasaan.
“Tapi gue cukup tahu bahwa di sekitar gue ini, teman-teman gue ini, yang masyarakat sipil, masyarakat politik, non-government organization (NGO atau biasa disebut LSM), non-government individual, mereka nggak ada yang punya orientasi ke sana,” kata Haris.
“Mereka sibuk pada dampingin orang, bikin riset, sosialisasi riset, hasil temuan, konsolidasi warga, supaya lebih berpartisipatif. Itu kerjanya mereka,” sambungnya.
Meski demikian, ia tidak menampik adanya rasa geram di kalangan masyarakat sipil terhadap praktik politik yang berlangsung. Namun, ia menekankan bahwa kegeraman itu tidak identik dengan upaya kudeta.
“Ada kegeraman-kegeraman itu di kelompok masyarakat sipil, melihat praktek ini, tapi kalau sampai mau kudeta nggak mungkin. Dalam politik yang kita sebut, pendekatan politik untuk menafsirkan kudeta, itu kan nggak mungkin nih,” tutur Haris.
Ia juga menjelaskan perbedaan mendasar antara kudeta dan proses konstitusional seperti pemakzulan.
“Orang pake pulpen, ya kan, pake profesi, terus semua kudeta itu nggak mungkin. Kudeta itu udah pasti agak violence. Nah kalau impeachment, ada proses konstitusional, hasil temuan, dibawa ke parlemen,” jelasnya.
Lebih jauh, Haris menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan skenario politik sebesar itu. Ia juga mengkritik narasi yang kerap melabeli pengkritik sebagai “antek asing”.
“Kapasitas itu nggak ada di yang disebut masyarakat sipil, nggak cukup juga dituduh antek asing itu kan cuma dirty campaign aja, teknisnya seperti apa?” tambahnya.
Dengan penegasan ini, Haris seolah menarik garis tegas: kritik dari masyarakat sipil adalah bagian dari demokrasi, bukan ancaman terhadap kekuasaan. (her)
