INDOPOSCO.ID – KBRI Ottawa bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri (BSKLN Kemenlu) menyelenggarakan Roundtable Policy Dialogue (RPD) di Ottawa, Kamis (9/4). Penyelenggaraan RPD ditujukan untuk memperdalam pertukaran pandangan strategis dengan kalangan pemikir kebijakan Kanada mengenai dinamika global dan regional terkini serta prospek penguatan kerja sama Indonesia–Kanada.
Dimoderatori oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada Muhsin Syihab, RPD turut dihadiri oleh Kepala BSKLN Kemenlu, Muhammad Takdir; Kepala Pusat Strategi Kebijakan Luar Negeri Kawasan Amerika dan Eropa BSKLN, Spica Alphanya Tutuhatunewa; Deputy Chief of Mission KBRI Ottawa Lefianna Hartati Ferdinandus; Konsul Jenderal RI di Vancouver, Nina Kurnia Widhi; dan jajaran staf KBRI Ottawa serta KJRI Vancouver.
Dari pihak Kanada, dialog diikuti oleh sejumlah tokoh think tank dan akademisi terkemuka: Vina Nadjibulla dari Asia Pacific Foundation of Canada/APFC, Christopher Coates dari Macdonald-Laurier Institute (MLI), Matthew Millar dari Journal of Geoeconomics, Gregory Goldhawk-Canadian International Council, serta Elliot Tepper, Distinguished Senior Fellow dari Norman Patterson School of International Affairs, Carleton University.
Dialog dibagi ke dalam dua topik utama, yaitu Current Global and Regional Dynamics dan Potential Cooperation and Collaboration. Pembahasan berlangsung substantif, menyoroti bagaimana Indonesia dan Kanada dapat memanfaatkan perubahan lanskap geopolitik dan geoekonomi global untuk membangun kemitraan yang lebih konkret, saling menguntungkan, dan berjangka panjang.
Dubes Muhsin menekankan pentingnya akselerasi dan revitalisasi upaya untuk semakin mendekatkan Indonesia di benak publik Kanada. Menurutnya, ruang untuk memperkuat hubungan bilateral saat ini masih sangat terbuka lebar, terutama di tengah perubahan orientasi kebijakan luar negeri global yang tengah berlangsung.
“Ini adalah saat yang tepat untuk membawa hubungan Indonesia–Kanada ke tingkat yang lebih maju, lebih konkret, dan lebih strategis. Kita perlu mempercepat upaya agar Indonesia semakin hadir dalam percakapan publik Kanada, tidak hanya sebagai negara penting di Asia Tenggara, tetapi sebagai mitra yang relevan bagi masa depan Kanada di Indo-Pasifik.”, ujarnya.
Sementara itu, Kepala BSKLN, Muhammad Takdir, menggarisbawahi kuatnya
“DNA” bridge builder dalam polugri Indonesia yang turut mementingkan kesejahteraan dunia sebagai tujuan bangsa, tidak hanya kepentingan nasional. Prinsip tersebut telah dijabarkan sejak awal terbentuknya Indonesia melalui komitmen terhadap penguatan kerja sama multilateral, stabilitas dan tatanan internasional yang inklusif.
“Indonesia memandang bahwa peran middle power perlu semakin diperkuat, bukan untuk menyaingi big power, melainkan untuk melengkapi dan menyeimbangkan tata hubungan internasional agar lebih inklusif, stabil, dan berorientasi pada solusi. Dalam konteks itu, Kanada memiliki potensi dan posisi penting sebagai mitra bagi Indonesia.”, pungkas Kepala BSKLN.
Di tengah dinamika global yang semakin dipengaruhi rivalitas negara-negara besar, peran middle power seperti Indonesia dan Kanada menjadi semakin penting. Kedua negara memiliki ruang strategis untuk bertindak sebagai bridge builder, memperluas dialog, membangun koalisi yang fleksibel, serta mendorong kerja sama yang inklusif dan berorientasi pada solusi. Dengan kapasitas diplomasi, kredibilitas internasional, dan komitmen terhadap tata dunia yang stabil dan berbasis aturan, Indonesia dan Kanada sama-sama memiliki potensi untuk menjembatani kepentingan yang berbeda sekaligus menghadirkan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan global.
Lebih lanjut, Takdir menegaskan bahwa nilai-nilai yang berkembang di Kanada memiliki irisan yang kuat dengan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk dalam komitmen terhadap kerja sama yang saling menguntungkan, penghormatan terhadap prinsip-prinsip tata dunia yang adil, dan pendekatan dalam mencari solusi. Ia menekankan bahwa Indonesia merupakan mitra alternatif terbaik yang semakin strategis bagi Kanada, khususnya di Kawasan Indo-Pasifik.
Dari kalangan think tank Kanada, Vina Nadjibulla menilai bahwa terdapat window of opportunity yang sangat lebar untuk memperkuat kerja sama Indonesia–Kanada saat ini, tidak hanya karena dinamika global yang berubah cepat, tetapi juga karena faktor internal Kanada yang mendorong keterbukaan terhadap mitra-mitra baru yang lebih beragam dan strategis.
“Kanada saat ini sedang menata ulang orientasi kebijakan luar negerinya di tengah berbagai disrupsi global. Oleh karena itu, hubungan dengan Indonesia memiliki peluang besar untuk ditingkatkan, terutama bila kedua negara mampu membangun mekanisme yang lebih terinstitusionalisasi dan mendorong tindak lanjut yang konkret.”, tegasnya.
Dalam sesi rekomendasi, para peserta mendorong percepatan ratifikasi Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) dan disertai serangkaian kegiatan roll out yang terkoordinasi di kedua negara. Mendorong kunjungan PM Kanada ke Indonesia juga akan berdampak sangat strategis dalam menciptakan momentum implementasi ICA CEPA. Hal itu akan memberikan sinyal kuat bagi kalangan pengusaha agar mereka berperan aktif dalam merealisasikan ICA CEPA sebagai perjanjian yang membawa manfaat nyata.
Forum juga membahas sejumlah sektor kerja sama yang menjanjikan, mulai dari mineral kritis, maritim, pertahanan, geotermal, hingga teknologi antariksa dan pengembangan talenta bersama melalui kemitraan antar-universitas. Prof. Elliot Tepper mengingatkan bahwa constancy of presence (kehadiran yang konsisten dan berkelanjutan) adalah fondasi tak tergantikan bagi keberhasilan diplomasi bilateral. Memperkuat pendapat tersebut, Gregory Goldhawk menekankan signifikansi program-program promosi kebudayaan untuk mengenalkan sekaligus mendekatkan publik Kanada terhadap Indonesia.
Para peserta juga menyoroti pentingnya menjangkau provinsi-provinsi Kanada secara lebih aktif, mengingat sejumlah pemerintah daerah dapat lebih agile dan progresif dalam membangun kemitraan eksternal dibandingkan dengan pemerintah federal.
Melalui penyelenggaraan RPD ini, KBRI Ottawa dan BSKLN Kemenlu menegaskan komitmen untuk terus memperkuat fondasi intelektual dan kebijakan dalam hubungan Indonesia–Kanada, sekaligus memperluas jejaring dengan pemangku kepentingan strategis di Kanada demi mendorong kerja sama yang lebih erat, adaptif, dan berdampak nyata. Rangkaian upaya tersebut diharapkan dapat semakin mempererat kerja sama Indonesia-Kanada yang akan memperingati 75 tahun hubungan diplomatik pada 2027. (bro)
