INDOPOSCO.ID – Peran perempuan dalam pembangunan nasional semakin diperkuat. Perempuan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai aktor utama dalam menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ketahanan keluarga.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, usai menghadiri Dialog Nasional dan Lokakarya bertema “Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kemandirian, dan Resiliensi Nasional dalam Memperkuat Kepemimpinan Perempuan yang Strategis dan Inklusif” di Jakarta, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam mendorong strategi pembangunan yang inklusif.
Menurut Veronica, sinergi antarkementerian menjadi kunci dalam Kabinet Merah Putih untuk menghapus ego sektoral serta memperkuat dampak program pemerintah.
“Hari ini, kami dari Kementerian PPPA, Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga), hingga Kemenekraf (Kementerian Ekonomi Kreatif) membangun kolaborasi. Dalam Kabinet Merah Putih, tidak boleh lagi ada sekat sektoral,” ujar Veronica kepada awak media.
Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut bertujuan mengoptimalkan berbagai program pemerintah agar memiliki nilai ekonomi yang nyata.
“Kami ingin setiap program dapat dimanfaatkan secara optimal, mulai dari program keluarga, sekolah rakyat, makanan bergizi, hingga ketahanan pangan. Dalam konteks ini, perempuan harus menjadi subjek dan pelaku utama dalam strategi ekonomi nasional, bukan sekadar penerima manfaat, melainkan juga pemimpin,” jelasnya.
Veronica menegaskan bahwa perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian strategis dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.
Lebih lanjut, Kementerian PPPA mendorong program berbasis komunitas yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan keluarga melalui pendekatan lokal.
“Program kami berfokus pada penguatan ketahanan pangan keluarga melalui kebun pangan lokal perempuan. Program ini juga menjadi ruang penguatan psikologis secara komunal serta wadah pengasuhan (parenting). Di sisi lain, program ini menjadi pintu masuk pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis potensi daerah,” terangnya.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan berbasis lokal menjadi penting, terutama dalam menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan distribusi.
“Kami mendorong penguatan dari lokal ke lokal. Dalam hal ini, perempuan harus menjadi subjek, penerima manfaat, sekaligus pelaku utama,” tambahnya.
Program kebun pangan lokal perempuan diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis desa, dengan perempuan sebagai penggerak sekaligus pemimpin di tingkat komunitas.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan afirmatif guna memastikan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Melalui program ini, kami juga mendorong kepemimpinan perempuan dalam Musrenbang. Akan ada langkah afirmatif dengan target persentase keterlibatan perempuan di tingkat desa sebagai bagian dari pembangunan,” kata Veronica.
Dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor serta pemberdayaan berbasis lokal, pemerintah berharap perempuan dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus membangun fondasi ekonomi nasional dari tingkat desa. (her)
