INDOPOSCO.ID – Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Jakarta, pada Kamis (2/4/2026), memunculkan tanda tanya baru. Sosok yang sebelumnya vokal mengusung “tim lidi bersih” kini justru mengaku tidak mengetahui perkembangan tim tersebut.
Usai agenda bersama media, Dody terlihat tidak mengikuti detail kerja tim yang ia bentuk. Bahkan, saat ditanya, ia sempat tidak langsung memahami konteksnya.
“Tim apa, sorry? Oh, nggak. Prosesnya baik. Semua masih berproses,” kata Dody kepada awak media.
Ketika disinggung perkembangan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang turun dari Rp3 triliun menjadi Rp1 triliun ia kembali menyatakan tidak mengetahui angka pasti.
“Itu mesti tanya Bu Irjen. Saya nggak hapal. Yang kerjain kan Bu Irjen. Temuan itu kan ada beberapa di Direktorat Jenderal yang meng-upload ke sistem Badan Pemeriksa Keuangan. Daripada saya yang bicara tidak akurat, lebih baik tanya ke Bu Irjen,” ujarnya.
Sikap ini berbanding terbalik dengan sebelumnya, saat tim tersebut digadang sebagai motor “bersih-bersih” birokrasi. Kini, publik mempertanyakan apakah tim masih aktif atau telah melebur ke mekanisme pengawasan rutin.
Tim ini dibentuk menindaklanjuti temuan BPK soal potensi kerugian negara hampir Rp3 triliun, serta diperkuat oleh personel Kejaksaan Agung RI. Pembentukannya juga beriringan dengan mundurnya dua pejabat tinggi kementerian pada Februari 2026.
Direktur Evident Institute, Algooth Putranto, mengingatkan pentingnya transparansi dalam agenda pemberantasan korupsi pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kita menghargai upaya pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam membasmi korupsi. Itu harga mati. Tapi, transparansi dalam penyelidikan kasus juga harus benderang,” jelasnya kepada wartawan, Sabtu (4/4/2026).
Ia menekankan pentingnya melihat kronologi jabatan, mengingat pejabat terkait baru menjabat saat temuan muncul dan nilainya terus menurun hingga sekitar Rp676 miliar.
Algooth juga menyoroti opini WTP yang tetap diraih kementerian. “Kalau laporan keuangan tetap WTP, lalu apa sebenarnya yang menjadi persoalan utama? Ini sedapat mungkin dijelaskan secara terbuka,” sarannya.
Pandangan serupa disampaikan Adi Prihanisetyo yang menegaskan bahwa temuan audit belum final. “Di 2024 ada pejabat lain yang bertugas. Itu yang juga perlu dipertanyakan,” ujar Adi.
“Temuan audit itu belum final. Itu masih indikasi yang harus dikonfirmasi,” tambahnya.
Dengan anggaran Rp118,5 triliun dan ribuan proyek, tanggung jawab di Kementerian PU bersifat kolektif. Karena itu, penarikan kesalahan tidak bisa disederhanakan.
Pengamat hukum Asep Iwan Irawan menegaskan pentingnya kredibilitas audit. “Kalau auditnya kredibel, penindakan harus tegas. Tapi kalau auditnya bermasalah, itu justru merusak kepercayaan publik,” ungkapnya.
Asep juga menyoroti perubahan nilai temuan. “Perubahan drastis itu harus dijelaskan. Apakah ada pengembalian, revisi, atau faktor lain?” tutupnya.
Di tengah narasi “deep state” yang sempat mencuat, ketidakjelasan nasib Tim Lidi Bersih kini justru menambah lapisan pertanyaan baru: apakah ini sekadar retorika, atau memang ada sesuatu yang belum sepenuhnya terbuka ke publik? (her)
