INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kecepatan respons dan penyelamatan korban menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang melanda wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan sekitarnya.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M 7,6 yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis (2/4/2026).
Menko PMK menyampaikan duka cita mendalam atas korban yang meninggal dunia serta apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergerak cepat dalam melakukan langkah awal penanganan kedaruratan di lapangan.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Terima kasih kepada seluruh jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah bekerja keras dalam penanganan awal kedaruratan ini,” ujar Menko PMK.
Lebih lanjut, Menko PMK menegaskan bahwa pada fase awal tanggap darurat, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, fokus utama harus diarahkan pada pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Kecepatan menjadi kunci. Pendataan juga harus dilakukan secara akurat agar penanganan dapat berlangsung efektif. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pelayanan harus dilakukan secara cepat, dan penyelamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegasnya.
Dalam rangka mendukung percepatan penanganan, Menko PMK memastikan ketersediaan dukungan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dapat segera dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain penanganan darurat, Menko PMK juga menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen bencana secara berkelanjutan, mencakup evaluasi kelembagaan, peningkatan kesiapan peralatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta intensifikasi edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketangguhan ke depan—baik ketangguhan masyarakat, infrastruktur, maupun kelembagaan,” pungkasnya.
Menko PMK juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, termasuk kesiapan personel dan peralatan, serta memperkuat edukasi kebencanaan melalui berbagai kanal, seperti sekolah, PKK, pemerintah desa, dan institusi keagamaan. (ney)
