INDOPOSCO.ID – Pernyataan yang awalnya terdengar santai justru berujung viral. Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa mendadak jadi sorotan publik usai mengomentari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam kanal YouTube pribadinya.
Dalam tayangan bertajuk “HENSA FM – MARGI: BAYANGIN GIMANA JADINYA ADA GROUP KABINET TANPA GIBRAN?”, Hensa melontarkan pernyataan yang memancing beragam tafsir. Ia secara terbuka mengaku tak tertarik memiliki SPPG.
“Biarin (yang punya SPPG) itu yang buat lain aja, itu kan kenikmatan dunia,” kata Hensa dalam tayangan YouTube-nya tersebut.
Ucapan tersebut cepat menyebar di media sosial. Banyak yang menilai serius, tak sedikit pula yang menangkapnya sebagai sindiran halus.
Namun, Hensa menegaskan, tidak ada maksud besar di balik pernyataan itu. Ia menyebutnya sekadar celetukan ringan.
Menurutnya, momentum viral itu tak lepas dari kondisi yang sedang berkembang. Sejumlah kasus pemilik SPPG yang menuai kontroversi, mulai dari operasional dihentikan hingga aksi pamer gaya hidup, ikut memperkuat gaung pernyataannya.
“Itu kan biasa saja, bahkan cenderung humor dan kebetulan bersamaan dengan viralnya beberapa case (kasus) pemilik SPPG yang berbuat ulah hingga dihentikan SPPG-nya. Selain itu, saya kan akademisi, bukan pebisnis masakan,” kata Hensa meluruskan pernyataannya itu.
Lebih jauh, pendiri KedaiKOPI itu mengingatkan bahwa fokus utama SPPG seharusnya tidak bergeser. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, lanjut Hensa, punya misi yang jauh lebih penting dari sekadar keuntungan.
“Sudah sewajarnya dan sewajibnya para pemilik SPPG itu berkonsentrasi untuk memenuhi standar gizi seperti tujuan awalnya Program MBG yang dicetuskan Pak Prabowo,” kata Hensa.
Hensa juga menyoroti fenomena “flexing” yang dilakukan sebagian pengelola. Baginya, tindakan tersebut justru berisiko merusak kepercayaan publik.
“Konsentrasi saja memenuhi gizi atau standar gizi yang memang sudah diwajibkan dalam MBG. Gak perlu flexing, gak perlu joget-joget,” tegas founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu.
Ia bahkan menyinggung soal insentif harian yang kerap dipamerkan di media sosial.
“Insentif itu adalah niat baik pemerintah. Justru itulah yang harusnya dijaga, bukan dipamerkan,” tambahnya.
Di tengah perdebatan, satu hal menjadi jelas, ketika program publik bertemu eksposur media sosial, batas antara niat baik, candaan, dan persepsi publik bisa menjadi sangat tipis. (her)
