INDOPOSCO.ID – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kantor Bupati Karawang, Kamis (26/2/2026).
Kesuksesan DTSEN, kata Mendes Yandri, ditentukan oleh pelaksana di tingkat desa, termasuk pendamping desa.
“Kini Indonesia memiliki pedoman data yang tunggal, tidak lagi ada perbedaan data antar-kementerian. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita mengikuti satu rujukan, yaitu DTSEN. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh pelaksanaan di tingkat desa,” kata Mendes Yandri pada Sosialisasi yang dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf itu.
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kemendes PDT miliki irisan yang sangat kuat karena lokus programnya banyak berada di desa. Penerima manfaat program sosial pun sebagian besar berada di desa, hingga semua bantuan harus merujuk pada satu hal yang sangat penting, yaitu data.
“Data adalah kata kunci. Tanpa data yang benar, kebijakan akan salah sasaran. Jangan sampai mereka yang berhak justru tidak menerima, sementara yang tidak berhak malah menerima. Ini adalah persoalan kebijakan negara,” ujar Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Kemendes PDT mendapat tugas khusus, hingga kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam menyukseskan pelaksanaan penyaluran bantuan yang lebih akurat dan tepat sasaran menjadi sangat penting.
“Para kepala desa, pendamping desa, dan ke depan akan ada operator desa, akan berperan penting dalam pendataan. Kita tahu jumlah desa di Indonesia sangat besar, yaitu 75.266 desa. Jika seluruh desa ini memiliki data yang bersih dan akurat, maka Indonesia akan sangat kuat dalam melakukan afirmasi kebijakan yang tepat sasaran,” kata Mendes Yandri.
Dengan adanya DTSEN, Kemendes PDT tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menjadi pengguna data yang aktif.
Mendes Yandi mengajak Para Camat, Kepala Desa, Pendamping Desa dan Pilar-pilar Sosial yang hadir dalam sosialisasi itu untuk sukseskan program Pemerintah yaitu Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi kekuatan ekonomi baru hingga pelosok desa.
Sebab keuntungan Kopdes itu sekurang-kurangnya sebesar 20 persen menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang semua itu nantinya kembali dikelola dan dimanfaatkan untuk rakyat di desa.
Turut hadir Anggota DPR RI Wardatul Asriyah dan Rieke Diah Pitaloka, Bupati Karawang Aep Syaepulloh, Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin, Bupati Intan Jaya Aner Maisini dan Forkompimda Karawang.
Turut dampingi Mendes Yandri, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Kepala BPI Mulyadin Malik dan Kepala Pusdatin Ari Indarto. (srv)
