INDOPOSCO.ID – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pengusaha UMKM harus ditempatkan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, ia mengajak pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama memperkuat peran UMKM secara nyata dan berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan Maman dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang UMKM dan Kewirausahaan di Yogyakarta, Kamis (5/2/2026). Ia secara khusus menantang para kepala dinas yang membidangi UMKM di seluruh Indonesia agar menyelaraskan langkah, visi, dan ritme kerja dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi pelaku usaha di lapangan.
Pemerintah daerah didorong untuk proaktif membangun kolaborasi dengan perbankan serta berbagai mitra strategis di wilayahnya. Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem pembiayaan, pendampingan, dan pengembangan usaha yang semakin inklusif, mudah diakses, dan berpihak pada kebutuhan nyata para pengusaha UMKM.
“Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi naik kelas dan benar-benar menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Maman.
Maman menjelaskan dari sisi pembiayaan, sesuai arahan Presiden, kredit perbankan perlu diprioritaskan untuk sektor UMKM. Ia meyakini peningkatan akses pembiayaan akan memberikan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian.
“Kita ingin UMKM benar-benar menjadi mesin pertumbuhan. Jika porsi pembiayaan ke UMKM dapat ditingkatkan secara bertahap, misalnya menuju kisaran 20 hingga 30 persen dari total kredit, dampaknya terhadap ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan konsumsi domestik akan sangat besar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke tingkat yang lebih tinggi membutuhkan perubahan pendekatan dalam kebijakan pembiayaan. Selama ini, dominasi kredit pada sektor usaha besar belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai harapan.
Karena itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam membangun sinergi dengan perbankan menjadi langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi pengusaha UMKM di daerah.
Selain pembiayaan, Maman juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem digital sebagai fondasi kemudahan berusaha. Dalam waktu dekat, Kementerian UMKM akan menghadirkan platform SAPA UMKM sebagai pusat layanan terintegrasi bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.
Melalui SAPA UMKM, pengusaha UMKM dapat mengakses berbagai kebutuhan pengembangan usaha dalam satu pintu, mulai dari akses pembiayaan dan informasi permodalan, pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga perluasan kemitraan usaha.
“SAPA UMKM kami siapkan sebagai ekosistem layanan terpadu. Pengusaha UMKM yang ingin berkembang tidak perlu lagi mencari informasi secara terpisah, karena seluruh kebutuhan peningkatan kapasitas, pembiayaan, hingga kemitraan dapat diakses melalui satu platform,” tutur Maman.
Maman menegaskan bahwa SAPA UMKM juga menjadi instrumen kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menggunakan sistem dan alat yang sama dalam mendampingi proses tumbuh kembang UMKM secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“Kita membutuhkan satu kesepahaman dan satu sistem bersama dalam membina UMKM. Dari sisi Kementerian UMKM, SAPA UMKM menjadi tools strategis untuk memastikan pendampingan usaha berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak UMKM di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Melalui langkah bersama ini, pemerintah berharap UMKM Indonesia semakin kuat, berdaya saing, terdigitalisasi, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada 2026, fokus Kementerian UMKM diarahkan pada penguatan basis data terintegrasi, pengembangan ekosistem kewirausahaan, peningkatan kemudahan berusaha melalui regulasi dan sertifikasi, serta pembangunan jejaring dan rantai pasok yang terhubung dengan program prioritas Presiden.
Adapun program prioritas Kementerian UMKM pada 2026 meliputi pengembangan platform SAPA UMKM, dukungan kartu usaha afirmatif, penguatan kartu usaha produktif, alokasi 30 persen infrastruktur publik bagi UMKM, serta percepatan dan penyederhanaan perizinan berusaha bagi pengusaha UMKM. (her)
