INDOPOSCO.ID – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana pembentukan Menteri Kepolisian dan penempatan Polri di bawah kementerian. Bahkan, ia menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang menduduki jabatan Menteri Kepolisian.
Pernyataan tegas itu disampaikan Kapolri dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Listyo Sigit mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima sejumlah pesan yang menawarinya posisi Menteri Kepolisian, seiring berkembangnya gagasan Polri berada di bawah kementerian.
“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp, ‘mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’,” ujar Sigit menirukan isi pesan tersebut.
Namun, Kapolri dengan tegas menyatakan menolak gagasan tersebut. Menurutnya, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden adalah format paling ideal bagi institusi kepolisian.
“Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang harkamtibmas, penegakan hukum, maupun perlindungan dan pelayanan,” jelasnya.
Karena itu pula, Sigit menolak jika dirinya harus menjadi Menteri Kepolisian.
“Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Kapolri.
Tak hanya itu, jenderal polisi bintang empat tersebut bahkan menyatakan lebih memilih mundur dari jabatan Kapolri jika opsi Menteri Kepolisian tetap dipaksakan.
“Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden tetapi ada Menteri Kepolisian dan Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Itu sikap saya,” katanya.
Sejak awal rapat kerja, Kapolri telah menegaskan pandangannya bahwa Polri paling ideal berada langsung di bawah Presiden. Ia menilai kondisi geografis dan demografis Indonesia menuntut fleksibilitas tinggi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas kepolisian.
“Kita memiliki 17.380 pulau. Jika dibentangkan, luas wilayah Indonesia setara dari London sampai Moskow,” ujar Sigit.
Dengan tantangan geografis tersebut serta jumlah penduduk yang besar, menurut Kapolri, Polri akan lebih maksimal dan responsif jika tetap berada langsung di bawah Presiden, tanpa birokrasi tambahan berupa kementerian. (dam)
