INDOPOSCO.ID – Di tengah riuh wacana perubahan sistem demokrasi lokal, satu pertanyaan mengemuka: siapa sebenarnya yang akan tersenyum paling lebar jika kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD?
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, jawaban atas pertanyaan itu tidak sesederhana “partai penguasa”. Justru, menurutnya, peta keuntungan bisa berbalik arah jika Pilkada tak lagi digelar secara langsung oleh rakyat.
Pria yang akrab disapa Hensa itu menyebut, ada dua dampak besar yang patut dicermati bila skema pemilihan lewat DPRD benar-benar diterapkan. Salah satunya, partai yang saat ini memegang kendali kekuasaan nasional belum tentu menjadi pihak yang paling diuntungkan.
Alasannya, mekanisme pemilihan akan sepenuhnya bergantung pada komposisi kursi di DPRD, bukan lagi pada tingkat popularitas figur di mata pemilih.
“Pilkada tidak langsung ini belum tentu menguntungkan partai penguasa saat ini, justru yang sangat diuntungkan oleh wacana ini adalah partai dengan kriteria pemenang Pileg serta mempunyai basis akar rumput yang kuat,” ujar Hensa melalui gawai, Kamis (15/1/2026).
Menurut Hensa, kondisi itu membuka karpet merah bagi partai-partai lama yang telah lama menanam jaringan hingga tingkat daerah. Struktur organisasi yang matang dan loyalitas pemilih yang terbangun selama puluhan tahun menjadi modal utama.
Ia menegaskan, partai-partai semacam itu relatif lebih mudah mengamankan kursi legislatif daerah, yang kelak menjadi penentu siapa yang duduk di kursi kepala daerah.
“Partai-partai yang sudah berdiri lama ini otomatis sudah memiliki basis massa yang kuat di daerahnya, sehingga menguntungkan jika Pilkada digelar tidak langsung,” tuturnya.
Dengan demikian, jika Pilkada kembali ditarik ke ruang-ruang DPRD, peta kekuasaan lokal bukan hanya akan berubah, tetapi juga berpotensi kembali dikuasai oleh partai-partai lama yang paling siap secara struktur dan jaringan. Sementara suara rakyat, perlahan terancam menjadi sekadar gema di luar ruang pengambilan keputusan. (her)
