INDOPOSCO.ID – Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengungkap empat persoalan utama yang masih menghambat penanganan bencana di wilayah Sumatera. Temuan tersebut merupakan hasil koordinasi lapangan yang dilakukan Satgas Galapana selama 1–5 Januari 2025.
Hal itu disampaikan anggota Satgas Galapana DPR RI TA Khalid dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah, yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026), dan dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Khalid menjelaskan, sesuai arahan Ketua Satgas Galapana DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pihaknya secara langsung meminta kepala daerah menentukan persoalan paling prioritas yang harus segera ditangani.
“Kami diminta untuk menggali langsung dari para bupati, mana permasalahan yang paling mendesak dari sekian banyak persoalan di lapangan,” ujar Khalid.
Legislator Dapil Aceh II itu memaparkan, permasalahan pertama yang harus segera diselesaikan adalah normalisasi sungai. Menurutnya, banyak sungai dipenuhi kayu dan material sisa bencana yang berpotensi memicu banjir susulan saat hujan deras.
“Ini usulan langsung dari kepala daerah dan masyarakat. Sungai-sungai ini yang dulu kita kejar untuk segera ditangani,” ungkap politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Permasalahan kedua, lanjut Khalid, adalah pembukaan akses jalan, khususnya menuju wilayah-wilayah yang masih terisolasi akibat bencana.
Sementara permasalahan ketiga berkaitan dengan penyediaan hunian sementara (huntara). Ia menyebut, rencana pembangunan sekitar 15 ribu unit huntara menjadi fokus utama yang harus dipercepat.
Khalid menegaskan, Satgas Galapana DPR RI siap membantu menyelesaikan berbagai kendala pembangunan huntara, termasuk persoalan lahan.
“Contohnya di Aceh Tamiang, sempat terkendala lahan karena tidak diberikan oleh PTPN. Alhamdulillah, setelah dikomunikasikan, masalah tersebut sudah selesai,” jelasnya.
Adapun permasalahan keempat adalah pembersihan rumah warga, khususnya hunian yang mengalami kerusakan ringan. Menurut Khalid, jika rumah-rumah tersebut dapat segera dibersihkan dan diperbaiki, sebagian warga tidak perlu direlokasi ke huntara.
“Kalau pembersihan bisa dilakukan, kemungkinan mereka tidak perlu tinggal di huntara,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 15 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang kondisinya belum sepenuhnya pulih pascabencana.
Di Aceh, terdapat 7 daerah yang masih terdampak, yakni Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luwes, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
Sementara di Sumatra Utara, terdapat 5 wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Adapun di Sumatra Barat, tercatat 3 daerah, yakni Tanah Datar, Kota Padang, dan Kota Pariaman, dengan Kabupaten Agam disebut sebagai wilayah dengan kondisi paling berat.
Meski telah memiliki pemetaan awal secara nasional, Tito menekankan pentingnya mendengar laporan langsung dari para kepala daerah agar penanganan di lapangan lebih tepat sasaran.
“Penilaian ini masih bersifat top-down. Kami perlu mendengar langsung kondisi riil dari para kepala daerah,” pungkas Tito. (dil)
