INDOPOSCO.ID – Mogok sidang nasional oleh para Hakim Adhoc pada Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Perikanan dan Pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia) bentuk protes perlakuan diskriminasi pemerintah.
Pernyataan tersebut diungkapkan Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar melalui gawai, Sabtu (10/1/2026).
Ia mengatakan, sejak 2013 pemerintah tidak menaikan Tunjangan Hakim Adhoc, sementara di tahun ini Hakim karier mendapat kenaikan tunjangan yang cukup signifikan, yang diatur di PP no. 42 Tahun 2025, berkisar antara Rp46,7 juta hingga Rp110,5 juta per bulan.
Sementara, lanjut dia, Hakim Adhoc di Tingkat pertama berkisar Rp17,5 juta hingga Rp24 juta, tergantung jenis pengadilannya. Lalu, masih ujar dia, Hakim Adhoc tidak mendapat Gaji Pokok namun hanya Tunjangan saja, sementara Hakim Karier mendapatkan Gaji Pokok dan Tunjangan yang baru saja naik.
“Terkait dengan pajak, tunjangan Hakim Adhoc tersebut dipotong pajak yang ditanggung sendiri, sementara Hakim Karier diberi Subsidi Pajak oleh Pemerintah,” ujarnya.
“Dalam proses penempatan Hakim Adhoc tidak mendapat Tunjangan Kemahalan Daerah, sementara Hakim karier mendapatkan Tunjangan Kemahalan Daerah,” sambungnya.
Ia menilai, ada diskriminasi yang kasat mata dilakukan pemerintah terhadap Hakim Adhoc yang merupakan bentuk pelanggaran Pasal 28I ayat (2). Dalam pasal tersebut, mengamanatkan Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
“Alasan adanya perbedaan status, struktur dan payung hukum antara hakim adhoc dan hakim karier, menurut Menteri Sekretaris Negara, seharusnya bukan menjadi alasan untuk mendiskriminasi Hakim Adhoc,” ungkapnya.
Apalagi, dikatakan dia, kehadiran para hakim Adhoc diatur dalam Undang-undang (UU), dan fungsinya pun sama dengan hakim karier, yaitu Hakim Adhoc duduk bersama dengan hakim karier dalam majelis, untuk mengambil keputusan pengadilan lebih komprehensif dan mempertimbangkan aspek praktis maupun teoritis secara bersama-sama.
“Para hakim Adhoc dituntut profesionalitasnya namun dimarjinalkan dalam kesejahteraannya,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan, para Hakim Adhoc pun memprotes ketiadaan jaminan sosial dan perlindungan kerja. Yang semestinya mereka peroleh sebagai bagain dari hak konstitusional seluruh pekerja, baik pegawai pemerintah, pekerja swasta, maupun pekerja adhoc di pemerintahan.
“Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan seluruh rakyat berhak atas jaminan sosial. Salah satu prinsip Jaminan Sosial di UU SJSN dan UU BPJS adalah kepesertaan Wajib,” tegasnya.
Ia menuturkan, para hakim Adhoc dari keempat pengadilan tersebut tidak terlindungi dalam jaminan sosial dan perlindungan kerja di program jaminan sosial Kesehatan di BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan. Mereka tidak didaftarkan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
Sehingga, lanjutnya, para hakim Adhoc dari keempat pengadilan tersebut tidak mendapat perlindungan kerja pada saat bekerja maupun pada saat paska bekerja. “Ini adalah bentuk ketidakpatuhan Pemerintah terhadap regulasinya sendiri, yang berpotensi membuat para hakim Adhoc dan keluarganya tidak terlindungi pada saat bekerja, dan berpotensi mengalami kemiskinan paska bekerja dan memasuki usia lanjut,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketidakpatuhan Pemerintah terhadap Jaminan Sosial memang sudah menjadi rahasia umum. Tidak hanya dialami para Hakim Adhoc, Pemerintah pun lalai melindungi pekerja miskin dan tidak mampu karena Pemerintah belum mengalokasikan APBN-nya untuk membayar iuran Program JKK dan JKm dengan skema PBI untuk melindungi pekerja miskin dan tidak mampu.
“Pasal 14 dan Pasal 17 UU SJSN dan Pasal 10 (huruf c) UU BPJS sudah jelas dan tegas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan Kesehatan dengan skema PBI,” bebernya.
Ia juga mengungkapkan, dalam Pasal 21, 22 dan 23 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengamanatkan perlindungan ASN, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKK, JKm, JHT dan JP.
Namun hingga saat ini Pemerintah belum melindungi PPPK di program Jaminan Pensiun (JP). Pemerintah belum juga mendaftarkan ASN di BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat Pasal 22 dan 23 UU ASN.
“Mendaftarkan PNS dan PPPK di PT. Taspen adalah bentuk kesalahan Pemerintah yang tidak mematuhi isi UU ASN,” tegasnya. (nas)
