INDOPOSCO.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia pada akhir 2025 hingga awal 2026. Ancaman utama yang perlu diwaspadai adalah bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor yang berisiko terjadi secara luas.
BMKG menjelaskan, kondisi tersebut dipicu oleh suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang lebih rendah dibandingkan perairan Indonesia. Perbedaan suhu ini mendorong aliran massa udara menuju wilayah Indonesia, memicu pembentukan awan-awan tinggi yang berpotensi menurunkan hujan lebat dengan durasi panjang.
Menanggapi peringatan tersebut, Analis Komunikasi Kebijakan Publik sekaligus Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Syukron Jamal, menegaskan bahwa kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan berlapis, jauh sebelum bencana terjadi.
“Persiapan ideal itu harus dimulai dari pra-bencana,” kata Syukron kepada INDOPOSCO melalui gawai, Rabu (31/12/2025).
Ia merinci, langkah awal meliputi pemetaan wilayah rawan banjir dan longsor berbasis data terbaru, penguatan Early Warning System (EWS) hingga ke tingkat desa, serta simulasi evakuasi yang dilakukan secara rutin, bukan insidental.
Saat bencana berlangsung, menurutnya, kesiapan tidak boleh bersifat improvisasi. “Logistik harus sudah siap di lokasi rawan, bukan baru dikirim setelah kejadian. Harus ada komando terpadu agar tidak tumpang tindih antara pusat dan daerah, serta akses yang cepat untuk SAR dan layanan medis,” ujarnya.
Sementara pada fase pasca-bencana, Syukron menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan korban. “Rehabilitasi jangan dijadikan proyek semata. Yang dibutuhkan adalah pendampingan ekonomi dan sosial jangka menengah agar korban bisa pulih secara berkelanjutan,” tegasnya.
Namun, ia mengakui bahwa realitas kesiapan saat ini masih jauh dari ideal. “BMKG relatif siap dalam aspek peringatan dini. Tapi kapasitas BNPB dan BPBD belum merata antar daerah. Banyak wilayah rawan yang kekurangan anggaran mitigasi, lemah sumber daya manusia kebencanaan, dan tidak memiliki rencana kontinjensi yang matang,” jelas Syukron.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat peringatan dini sering kali tidak diikuti dengan kesiapan eksekusi di lapangan. “Peringatan ada, tapi kesiapan untuk menindaklanjuti sering tertinggal,” kata Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) itu.
Syukron juga menyoroti persoalan mendasar yang membuat pemerintah kerap terkesan lambat dalam penanganan bencana. Menurutnya, masalah tersebut bukan semata soal niat, melainkan persoalan struktural.
“Birokrasi kita terlalu prosedural. Dalam kondisi darurat, pemerintah masih terikat administrasi normal, sehingga keputusan cepat sering terhambat regulasi,” terangnya. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai masih lemah.
Lebih lanjut, Syukron menambahkan bahwa mitigasi bencana belum menjadi prioritas dalam penganggaran. “Ironisnya, anggaran besar justru banyak terserap di tahap tanggap darurat. Kita selalu menggunakan pendekatan reaktif, bergerak setelah bencana terjadi, bukan sebelum bencana datang,” tambahnya.
Peringatan dini dari BMKG seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki pola penanganan bencana nasional. Tanpa pergeseran serius dari pendekatan reaktif ke preventif, ancaman hidrometeorologi bukan hanya soal cuaca ekstrem, tetapi juga cermin rapuhnya kesiapan sistem menghadapi risiko yang terus berulang. (her)
