INDOPOSCO.ID – Di tengah sorotan publik terhadap penanganan bencana alam di Sumatera, pemerintah dinilai mulai menunjukkan wajah komunikasi yang lebih terstruktur, terbuka, dan berbasis data. Hal itu terlihat dari konferensi pers Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memaparkan perkembangan penanganan banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai langkah tersebut sebagai sinyal perbaikan signifikan dalam cara pemerintah menyampaikan informasi ke publik. Menurutnya, penyajian data konkret menjadi elemen penting dalam meredam ketidakpastian di tengah situasi krisis.
“Apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bisa memberikan informasi tentang kondisi terkini di area bencana Sumatera, ini menunjukkan peningkatan di sektor komunikasi publik,” ujar Hendri melalui gawai, Rabu (31/12/2025).
Dalam konferensi pers tersebut, Teddy membeberkan sejumlah capaian lapangan, mulai dari pengoperasian 12 unit helikopter untuk evakuasi warga, pembangunan jembatan darurat guna membuka akses wilayah terdampak, hingga pemulihan sekitar 80 persen layanan rumah sakit dan puskesmas.
Bagi Hensa -sapaan Hendri Satrio-, pendekatan komunikasi yang menyodorkan fakta terukur tersebut efektif dalam mereduksi spekulasi publik mengenai kinerja pemerintah.
“Komunikasi yang jelas dan berbasis data seperti ini membantu mengarahkan persepsi publik serta membangun kepercayaan bahwa upaya pemulihan sedang berjalan terarah,” jelas Hensa.
Ia melihat pola ini sebagai perubahan strategi komunikasi krisis pemerintah, dari sekadar respons defensif menuju penyampaian informasi yang sistematis dan transparan. Langkah tersebut dinilai mampu menutup ruang kosong informasi yang kerap diisi narasi liar di media sosial.
“Ini ‘blueprint’ komunikasi krisis yang bisa dipakai lagi untuk situasi apa pun ke depannya, dengan transparansi sebagai elemen kunci mengelola distrust publik,” kata founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu.
Meski demikian, Hensa mengingatkan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak berhenti pada narasi. Implementasi nyata di lapangan serta kesediaan pemerintah menanggapi masukan dari berbagai pihak tetap menjadi faktor penentu.
“Peningkatan transparansi ini merupakan sinyal positif, tapi keberhasilannya akan diuji oleh konsistensi ke depan dan kemampuan pemerintah menjawab setiap celah informasi yang masih ada di lapangan,” tambahnya.
Di tengah krisis multidimensi yang dihadapi negeri ini, komunikasi yang jernih bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik tetap berdiri kokoh. (her)
