INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan reformasi terhadap Polri harus dilakukan secara kultural, bukan struktural. Pengaruh terbesar mencederai institusi Korps Bhayangkara itu adalah para anggotanya, bukan karena kedudukan lembaga atau hal-hal lainnya berkaitan dengan struktur.
“Bukan persoalan struktural, polisi di bawah siapa, kemudian pengangkatan Kapolri oleh siapa, dengan persetujuan siapa, bukan itu. Tapi pengendalian,” kata Habiburokhman saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Aparat Penegak Hukum di DPR, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Komisi III DPR sudah beberapa kali membongkar polemik penegakan kasus yang berkaitan dengan perilaku anggota kepolisian. Contohnya, kasus meninggalnya tahanan Polres Palu yang semula disebut bunuh diri, ternyata ada penganiayaan dilakukan polisi, yang berujung pemecatan.
Selain itu, kasus Ronald Tannur yang tak hanya melibatkan polisi, tetapi melibatkan aparat penegak hukum lainnya, bahkan pengadilan. Terbaru, ada kasus pemilik toko roti yang menganiaya karyawannya di Jakarta Timur, tetapi tak kunjung ditangkap oleh polisi.
Untuk persoalan struktural, menurut Habiburokhman, kedudukan Polri di bawah langsung Presiden sudah tepat. Selain itu, dia ketentuan tersebut merupakan Ketetapan (TAP) MPR RI Tahun 2000.
Di sisi lain, ia menilai pengangkatan Kapolri oleh Presiden atas persetujuan DPR merupakan aturan sudah tepat. Menurutnya, ketentuan itu merupakan amanat reformasi supaya ada pemisahan kekuasaan.
“Saat itu kita ingin benar-benar mempraktikkan, mengimplementasikan pemisahan kekuasaan, sebagaimana teori trias politica-nya Montesquieu, eksekutif, legislatif, yudikatif,” imbuh politikus Gerindra itu.
Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mendorong perubahan mendasar di tubuh Polri, dimulai dari peningkatan kualitas individu dan sumber daya manusia (SDM) untuk memenuhi harapan publik dan tantangan era modern.
“Transformasi Polri harus dimulai dari anggota, dari SDM yang memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani,” jelas Dedi Prasetyo terpisah dalam kegiatan evaluasi dan forum pembelajaran transformasi Polri bersama para pakar di Jakarta, Kamis (2/10/2025). (dan)
