INDOPOSCO.ID – Di tengah sorotan publik terhadap kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah pernyataan yang dinilai “menggelikan sekaligus memalukan” kembali menggema dari parlemen.
Kritik keras itu disampaikan oleh Pegiat Perlindungan Konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, yang menilai ucapan Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, telah mencederai kepercayaan publik pada lembaga legislatif.
“Walau sudah meminta maaf, pernyataan beliau tetap memalukan. Bahkan menggelikan,” ujar Tulus melalui gawai, Selasa (18/11/2025).
Menurutnya, komentar Cucun soal ketidakperluan ahli gizi dalam program MBG menunjukkan ketidakpekaan terhadap tugas dan tanggung jawab seorang legislator. “Pernyataan itu seakan mengabaikan kapasitasnya sebagai wakil rakyat, apalagi sebagai Wakil Ketua DPR yang sudah tiga periode menjabat,” ujarnya.
Tulus juga menyinggung pernyataan serupa dari Ketua Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, yang sebelumnya mengatakan tidak ada dokter yang menyatakan kematian akibat rokok. “Sama memalukannya. Absurd,” kata Tulus.
Ia menilai, dua pernyataan itu menggambarkan bagaimana pejabat publik dapat menyampaikan komentar yang jauh dari standar etis dan kompetensi yang seharusnya.
Menurut Tulus, keberadaan ahli gizi bukan hanya penting, tetapi sangat urgen dalam memastikan kualitas program MBG. Kasus keracunan siswa yang kini tercatat mencapai lebih dari 12 ribu anak, katanya, menjadi bukti nyata bahwa program ini rapuh karena tidak melibatkan tenaga yang berkompeten.
“Asosiasi ahli gizi seperti Persagi (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) harus dilibatkan. Tanpa mereka, program ini kehilangan fondasi profesionalnya,” tegasnya.
Tulus menilai permintaan maaf Cucun tidak cukup. “Ini bukan sekadar urusan minta maaf lalu selesai. Majelis Kehormatan Dewan (MKD) harus turun tangan. Pernyataan seperti itu merusak martabat institusi,” katanya.
Tulus menegaskan bahwa program MBG sendiri disebut perlu dibenahi total dari hulu hingga hilir. Mulai dari manajemen penyusunan menu, distribusi, hingga proses pengawasan mutu. Tulus mengingatkan, Kepala BGN sebelumnya mengakui bahwa program MBG berkontribusi terhadap 43 persen kasus keracunan pangan di Indonesia.
“Ironis dan mengkhawatirkan. Keselamatan siswa dipertaruhkan. Keamanan dan keselamatan siswa terancam,” tutur mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) itu.
“Oleh sebab itu, keterlibatan para ahli di bidangnya sangat diperlukan. Jangan mengejar jumlah saja, tapi kualitas dan keamanan pangan terabaikan dan kedodoran,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung pada Minggu (16/11/2025), Cucun menyindir sulitnya BGN merekrut ahli gizi untuk ditempatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia bahkan mengusulkan perubahan istilah. “Tidak perlu ahli gizi. Cocok enggak? Nanti saya selesaikan di DPR,” ujar Cucun saat itu.
Pernyataan itu kemudian viral, memicu kritik publik, dan membuka kembali diskusi besar tentang kompetensi pejabat publik dalam menangani program pangan berskala nasional. Tulus menegaskan bahwa perbaikan program MBG tidak dapat ditunda lagi, dan harus dimulai dari kesadaran bahwa kualitas dan keamanan pangan adalah hak setiap siswa.
Karena pada akhirnya, sebuah program sebesar MBG hanya akan bermartabat bila dibangun di atas keilmuan, bukan celetukan. Dan keselamatan anak bangsa tidak boleh menjadi taruhan dari pernyataan yang lahir tanpa pertimbangan. (her)
