INDOPOSCO.ID – Wacana pembatasan game online Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) tidak cukup hanya bersifat administratif, melainkan memerlukan kolaborasi aktif dan penguatan kurikulum lokal.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih melalui gawai, Selasa (11/11/2025). Ia menuturkan, pembatasan game online PUBG pascaledakan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 72 Jakarta jadi solusi untuk menanggulangi dampak negatif game online.
“Solusi pembatasan game online PUBG harus melibatkan tiga pilar utama, yakni sekolah, orang tua, dan pemerintah,” ungkap Fikri.
“Kami menyambut baik wacana tersebut, tentunya perlu pengawasan bersama dan kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif,” sambungnya.
Sebagai informasi, wacana pembatasan ini muncul setelah Presiden Prabowo berbicara dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat terbatas pada Minggu (9/11/2025) kemarin.
Presiden menyoroti bahwa secara psikologis, anak-anak yang bermain game online dengan unsur kekerasan dapat menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang biasa.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari tragedi ledakan yang mengguncang SMA 72 Jakarta pada Jumat (7/11/2025), yang menewaskan seorang siswa dan melukai 96 orang lainnya. Dugaan sementara, satu siswa SMA 72 Jakarta diduga sebagai pelaku dalam peristiwa ledakan tersebut.
“Kami mendorong pemerintah agar terus meningkatkan literasi digital kepada pelajar, guru, dan orang tua. Hal ini dinilai penting agar mereka mampu memilah dan menggunakan teknologi secara bijak dan positif,” terangnya.
Selain itu, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta satuan pendidikan memperkuat sistem pengawasan internal. Hal itu, untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan.
“Kami mengusulkan agar sekolah dapat menyusun kurikulum lokal,” ucapnya.
Hal itu, lanjutnya, diperlukan untuk menguatkan kurikulum yang mendukung pengawasan internal sekolah, demi lingkungan belajar yang aman dan bebas perundungan.
“Saatnya masing-masing satuan pendidikan berinisiatif, mata pelajaran mana saja yang mendukung hal ini agar guru-gurunya berkoordinasi menyusun bersama kurikulum lokal tentu tidak keluar dari kurikulum yang sekarang berjalan,” ujarnya. (nas)
