INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menjadi salah satu pembicara kunci (Keynote Speaker) di plenary investment forum pada perhelatan Conference of Parties (COP) ke-30 di Belem Brazil.
Di depan peserta, delegasi dan industrialis negara maju forum COP30 Brazil itu, Sultan tampil sebagai Delegasi RI yang memperkenalkan gagasan Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation”.
Gagasan Green Democracy yang diperkenalkan mendapat response positif dan disambut baik oleh semua delegasi yang hadir di plenary Investment tersebut.
“Komitmen Indonesia dalam mencapai kesempatan Paris telah dibuktikan dengan berbagai paket kebijakan hijau (Green Policy) baik melalui Undang-undang maupun Peraturan Presiden (Perpres) nomor 110 tahun 2025 Tentang Nilai Ekonomi Karbon,” ujar Sultan dalam keterangan, Selasa (11/11/2025).
Di saat yang sama, DPD RI sebagai lembaga Senat Indonesia yang bertanggung jawab atas semua entitas di setiap daerah telah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan Dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
“Berbagai kebijakan yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto seperti alokasi dana konservasi serta Rancangan Undang-undang (RUU) terkait iklim dan masyarakat adat yang kami ajukan Ini adalah bukti nyata komitmen Indonesia kepada dunia Internasional dalam mempercepat target dekarbonisasi dengan pendekatan kebijakan hijau,” tegasnya.
Melalui investment forum ini, Sultan mengakui bahwa kehadirannya adalah bentuk dukungan atas misi diplomasi iklim Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia ingin menjalin kerjasama pemanfaatan potensi carbon storage dan transisi energy kepada industrialis gobal dengan pendekatan kolaborasi yang berbasis keadilan Dan integritas,” ujar Sultan.
“Indonesia adalah Negara pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga Dunia Dan menjadi rumah bagi jutaan hektar bagi ekosistem mangrove, terluas di Dunia. Demikian juga potensi sumber energy baru terbarukan yang tak terhingga nilai ekonominya,” ungkap Sultan.
Dia mengatakan, Kita semua telah merasakan bahwa suhu bumi justru meningkat drastic dalam tiga dasawarsa terakhir. Artinya upaya decarbonisasi harus dilakukan dengan 2 pendekatan sekaligus, yakni transisi energy dan mendorong industry carbon capture.
“UNDP Global Climate Report 2024 secara objektif mengungkapkan 70% kebijakan iklim gagal. Bukan karena kita kekurangan dana atau teknologi, tetapi karena lemahnya coherence dan integrasi politik,” ungkap Mantan ketua KONI Bengkulu itu.
Mantan aktivis KNPI itu mengatakan melalui gagasan Green Democracy, kami ingin mengembalikan kesadaran ekologis dalam setiap agenda demokrasi. Green Democracy telah menjadi gerakan politic yang berorientasi pada pendidikan politik hijau bagi generasi muda secara masif di Indonesia.
“Paradigma “Green Democracy” berupaya men-leverage transformasi demokrasi di Indonesia dan global yang menghubungkan kebutuhan daerah, kepentingan politik dan Keadilan ekologis menuju suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegera yang berdampak pada kesejehteraan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sultan mengungkapkan bahwa pihaknya sangat meyakini komitmen terhadap aksi iklim global sangat ditentukan oleh institusi demokrasi yang bertanggung jawab atas setiap kebijakan. Kita patut mengapresiasi Kebijakan pro ecology President Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
“Namun dari Belem Brazil kami ingin menegaskan bahwa mulai saat ini aksi iklim juga akan menjadi agenda prioritas lembaga Senat Indonesia. DPD RI akan menginisiasi pertemuan lembaga parlemen negara-negara pemilik hutan hujan tropis di depan depan,” tutupnya.
Usai menyampaikan speech selama 13 menit, banyak delegasi Negara Sahabat yang menyampaikan apresiasi kepada Sultan atas gagasan Green Democracy yang dinilai sangat relevan dengan agenda Ketahanan iklim global. (nas)
