INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, menilai pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengenai target swasembada pangan dalam waktu 2–3 bulan ke depan perlu dibuktikan agar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia memberi sejumlah catatan.
Menurut Daniel, swasembada pangan merupakan cita-cita nasional yang mulia, namun keberhasilan sektor pertanian tidak cukup diukur semata dari capaian angka produksi atau Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat di atas kertas.
“Bagi kami, persoalan utama pertanian nasional bukan hanya berapa banyak beras yang dipanen, tetapi seberapa kuat fondasi ekosistem pertanian kita untuk menopang ketahanan pangan secara berkelanjutan,” kata Daniel Johan dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/10/2025).
“Maka swasembada pangan harus nyata, bukan sekadar janji-janji atau angka politik,” sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkomitmen untuk mengejar target Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan dalam 2-3 bulan ke depan. Hal itu disampaikan Amran dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Amran mengatakan, total produksi beras Indonesia pada tahun ini telah mencapai 33,1 juta ton. Ia menargetkan, produksi tersebut bisa mencapai 34 juta ton pada akhir tahun.
Daniel mengapresiasi kenaikan produksi beras nasional menjadi 33 juta ton. Namun ia mengingatkan masih banyaknya petani yang menghadapi beban biaya produksi tinggi akibat harga pupuk, benih unggul, dan solar subsidi yang tidak merata.
“Banyak daerah pertanian yang masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi tepat waktu, sementara harga eceran pupuk non-subsidi naik signifikan. Jadi biaya produksi yang tidak efisiensi penting untuk diatasi karena bila tidak akan menggerus daya saing produksi petani kita,” ungkap Daniel, sebagaimana dilansir dari laman DPR RI.
“Perlu digarisbawahi, swasembada tidak akan berarti jika petani tetap hidup dalam ketidakpastian dan margin keuntungan yang tipis,” sambung Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I tersebut.
Daniel pun menyoroti ketergantungan tinggi sektor pertanian terhadap impor bahan baku seperti pupuk, pestisida, dan alat pertanian. Menurutnya, kemandirian pangan tidak bisa dicapai jika rantai pasok produksinya masih bergantung pada bahan impor.
“Nah Pemerintah, harus menyiapkan strategi substitusi impor dan memperkuat industri hulu pertanian dalam negeri agar ketahanan pangan benar-benar berdiri di atas kaki sendiri,” jelas Daniel.
Anggota Komisi Pangan dan Pertanian tersebut juga menilai, data curah hujan ekstrem dan pola musim yang tidak menentu tahun ini harus menjadi perhatian. Daniel menyebut, perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi stabilitas produksi pangan.
“Target swasembada tidak akan tercapai tanpa adaptasi iklim di sektor pertanian. Misalnya, pembangunan embung, irigasi presisi, serta varietas benih tahan kekeringan dan banjir,” sebutnya.
“Pemerintah sering kali hanya menyoroti sisi produksi, tetapi melupakan investasi pada sistem irigasi dan konservasi lahan yang rusak,” imbuh Daniel.
Daniel menuturkan, lebih dari 60 persen petani Indonesia berusia di atas 45 tahun, dan minat generasi muda untuk terjun ke pertanian terus menurun. Karenanya, Daniel mengingatkan bahwa swasembada tidak hanya soal hasil panen tahun ini, tetapi soal keberlanjutan generasi petani.
“Jika negara tidak serius menyediakan insentif dan akses tanah bagi petani muda, maka dalam 10–15 tahun ke depan kita bisa menghadapi krisis tenaga kerja pertanian,” pungkas Daniel. (dil)
