INDOPOSCO.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam Seminar Nasional dengan tema “Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, bahwa pelaksanaan SPMB merupakan bagian dari upaya menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang adil, transparan, dan berpihak pada semua kalangan.
“Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi baik karena ekonomi, agama, maupun kondisi fisik. Itu amanat konstitusi,” ujar Mendikdasmen dalam keterangan, Minggu (12/10/2025).
Mu’ti menjelaskan, bahwa kebijakan SPMB memiliki empat jalur penerimaan: domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Istilah domisili dipilih menggantikan zonasi untuk menghindari persepsi negatif dan memberi makna yang lebih inklusif.
Ia menambahkan, mulai November 2025 pemerintah akan menguji coba Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jalur prestasi akademik, sedangkan untuk jenjang SMP dan SD pada Maret 2026.
Sebagai mitra strategis pemerintah, menurutnya, sekolah swasta mendapat perhatian melalui berbagai inisiatif Kemendikdasmen, termasuk revitalisasi sarana-prasarana, redistribusi guru ASN, dan penguatan digitalisasi pembelajaran.
“Pendidikan negeri dan swasta adalah mitra strategis. Tahun ini, 23 persen anggaran revitalisasi kami berikan kepada sekolah swasta. Ini bukti bahwa semua anak bangsa berhak atas pendidikan yang bermutu,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Sulawesi Selatan yang dinilai berhasil menjalankan SPMB dengan baik berkat kerja sama antara Dinas Pendidikan, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), dan BMPS.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Muslimin Bando, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada semua pihak, baik negeri maupun swasta.
“Saya bangga karena visi Bapak Menteri begitu jelas: Pendidikan bermutu untuk semua. Kalimat sederhana, tapi sarat makna. ‘Bermutu’ berarti berkualitas, dan ‘untuk semua’ berarti tanpa diskriminasi,” ujarnya.
Sebagai mantan kepala sekolah swasta selama tiga dekade, ia menekankan pentingnya kesetaraan guru swasta dan penguatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.
“Sekolah swasta telah melahirkan banyak pemimpin bangsa. Karena itu, kami di Komisi X akan terus mengawal agar sekolah swasta memiliki ruang tumbuh yang setara,” ujarnya.
Mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah, Jufri Rahman, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Abdul Mu’ti dan seluruh peserta seminar.
Ia menilai kebijakan pendidikan dasar dan menengah kini menjadi pondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Kebijakan memisahkan pendidikan dasar-menengah dari pendidikan tinggi adalah langkah cerdas. Karena kualitas pendidikan tinggi ditentukan dari pondasinya,” ucap Jufri.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjalankan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN, serta mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2025.
“Sekolah swasta bukan penonton, tapi mitra strategis pemerintah. Kami percaya masa depan pendidikan Sulawesi Selatan akan semakin baik,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BMPS Nasional, Ki Saur Panjaitan XIII, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Abdul Mu’ti atas perhatian terhadap sekolah swasta.
“Sulawesi Selatan hari ini memberi contoh praktik baik pelaksanaan SPMB. Kami sampaikan terima kasih atas kebijakan yang memberi ruang keadilan bagi sekolah negeri dan swasta,” ujarnya.
Ki Saur menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, dan BMPS, serta berharap sosialisasi SPMB diperluas ke seluruh Indonesia agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antarwilayah.
“Kami bukan mencari kedudukan, tapi berinvestasi untuk masa depan bangsa. Negeri dan swasta berbeda penyelenggara, namun tidak untuk dibeda-bedakan,” katanya.
Sementara itu, Ketua BMPS Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo melaporkan bahwa pelaksanaan SPMB di Sulawesi Selatan berjalan baik berkat sinergi antara Dinas Pendidikan, BPMP, dan BMPS.
Ia menggambarkan hubungan antara sekolah swasta dan pemerintah dengan cara yang hangat dan penuh makna.
Ia menambahkan bahwa berkat Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, banyak sekolah swasta yang kembali hidup setelah sebelumnya tidak menerima siswa baru.
“Ada sekolah di Makassar yang dua tahun tak menerima murid. Tahun ini, setelah kebijakan baru keluar, langsung dapat 150 siswa. Ini bukti nyata kebijakan yang berpihak,” ujarnya.
Lebih lanjut Irman menyampaikan apresiasi dan rasa syukur kepada pemerintah pusat dan daerah.
7“Kami bersyukur atas kebijakan Kemendikdasmen yang memberi kesempatan bagi sekolah swasta untuk berperan lebih luas dalam mendidik generasi bangsa. Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk semua,” ucapnya. (adv)
