INDOPOSCO.ID – Sejumlah gubernur mendatangi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprotes pemotongan transfer ke daerah (TKD). Hal ini pun dinilai oleh Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan sebagai langkah yang keliru, mengingat UU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang trlah mengatur hal itu sudah disahkan.
Menurutnya, dalam pengesahan UU tersebut sudah melalui proses yang melibatkan semua pemangku kewenangan termasuk presiden. Sehingga dia meminta semua kepala daerah tetap mengikuti keputusan yang sudah ada.
“Terkait dengan dana transfer ke daerah tersebut telah melalui proses politik antara Presiden dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang. Tentu kebijakan tersebut telah mempertimbangkan berbagai hal sebelum diputuskan,” ujar Irawan kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).
“Seharusnya langkah (protes) seperti itu dilakukan sebelum UU APBN ditetapkan. Sehingga kami minta daerah untuk menghormati undang-undang yang telah ditetapkan,” sambungnya.
Irawan menyebut para gubernur seharusnya adalah representasi dari pemerintah pusat di daerah dan perpanjangan tangan presiden.
Adapun masukan dan harapan dari pemerintah provinsi tersebut, katanya, semua pihak harus mendengarkan dan mempertimbangkan untuk bahan kebijakan ke depan dalam menyusun APBN.
“Saya meyakini Presiden atau melalui Kemendagri/Kemenkeu mendengar dan mengerti dinamika yang terjadi,” pungkas politisi Golkar ini.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya turut menanggapi adanya gelombang protes sejumlah kepala daerah terkait pemotongan TKD tersebut. Ia menilai jika protes tersebut merupakan reaksi normal. Namun, ia meminta agar pemerintah daerah (Pemda) lebih dulu memperbaiki kinerja belanja yang selama ini dicap kurang bagus.
“Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan. Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana-sini. Salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya,” kata Purbaya, Selasa (7/10/2025).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah strategis dalam menyikapi dinamika TKD. Dalam arahannya, ia mengingatkan agar jajaran Kemendagri meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda).
Hal tersebut diperlukan agar setiap kebijakan pusat dapat terlaksana secara efektif di daerah meski di tengah pengalihan TKD.
“Perlu ada langkah antisipatif dan strategi yang jelas agar dinamika Transfer ke Daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat,” tegas Tito dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025)..
Arahan tersebut disampaikan Mendagri kepada jajaran Kemendagri pada Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/9/2025)..
Ia juga telah berkoordinasi dengan Menkeu agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Dengan demikian, pemda tetap mampu menjalankan tugas sesuai Undang-Undang (UU), termasuk menyangkut pelayanan dasar.
Tito memaparkan setidaknya terdapat empat langkah yang harus diperhatikan pemda. Pertama, melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor. (dil)
