INDOPOSCO.ID – Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa penempatan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepasa PT Industri Kereta Api (INKA).harus tepat sasaran, efektif, dan mampu memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi maupun pembangunan nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi menekankan, setiap pembangunan maupun pengembangan kapasitas harus selalu didahului kajian matang.
“Saya kira apapun yang bersifat terhadap peningkatan pelayanan, peningkatan kapasitas, maupun pembangunan infrastruktur harus selalu didahului kajian, baik dalam konteks pembangunan, keuangan, maupun dampaknya,” kata Mulyadi dalam kunjungan kerja Komisi XI ke Madiun, Jawa Timur, dikutip dari laman DPR RI, Sabtu (4/10/2025),
“Karena buat saya, alokasi anggaran itu harus selalu berorientasi kepada tepat sasaran, tepat waktu, tidak delay, tepat anggaran, tidak membengkak, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan terpenting memiliki nilai tambah terhadap pembangunan,” sambungnya.
Ia menambahkan, domain Komisi XI yang fokus pada keuangan adalah memastikan PMN benar-benar ditempatkan secara optimal. “Sampai sejauh ini saya kira bagus, dan kita apresiasi kinerja manajemen, tapi saya ingin sekali lagi memastikan bahwa penempatan PMN itu betul-betul bisa optimal dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Imron Amin, menyoroti pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap tata kelola. “Jadi kita ini melaksanakan fungsi pengawasan bagaimana sih pemanfaatan PMN ini. Tapi akhirnya kan tentu kita menilai bagaimana kapasitas produksi, bagaimana efisiensinya, peningkatan kompetensi, keangkutannya, dan akhirnya pada tata kelolanya,” jelas Imron.
Dalam kesempatan tersebut, PT INKA memaparkan berbagai capaian yang telah diraih, termasuk keberhasilan memproduksi gerbong buatan Indonesia sesuai standar internasional, serta prospek pengembangan industri kereta api nasional ke depan.
Komisi XI DPR RI berharap penguatan dukungan melalui PMN dapat semakin meningkatkan kapasitas PT INKA, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi dalam negeri, tetapi juga untuk memperluas daya saing di pasar global. (dil)
