INDOPOSCO.ID – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai, pemerintah mengacuhkan kondisi aman penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG), lantaran memilih melanjutkan program tersebut setelah marak kasus keracunan akibat MBG di seluruh Indonesia.
Bahkan sering kali mengabaikan data atau laporan masyarakat atau pihak tertentu, yang bertentangan dengan narasi populis mereka. Sehingga terkesan hanya meraup keuntungan semata.
“Pemerintah abai terhadap keselamatan anak dan hanya kejar populisme dan cari untung saja,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji saat dikonfirmasi melalui gawai, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Padahal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berasal dari uang rakyat melalui pajak dan penerimaan negara lainnya.
“Uang MBG adalah uang rakyat. Jangan ambil uangnya lalu racuni anak-anaknya,” ujar Ubaid.
Desakan penghentian sementara program MBG telah disuarakan banyak pihak. Termasuk JPPI dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena banyak kasus keracunan massal akibat menu makanan program andalan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.
“Hentikan program MBG sekarang juga, ini bukan kesalahan teknis tapi kesalahan sistem di BGN. Kejadian (keracunan) menyebar di berbagai daerah,” ucap Ubaid.
Tren kasus keracunan akibat menu makanan program makan bergizi gratis (MBG) mengalami kenaikan belakang ini. Berdasar data dikantonginya tercatat ada seribu kasus keracunan makanan selama sepekan terakhir.
“Per 14 September 2025 ditemukan 5.360 kasus keracunan MBG. Per 21 September 2025 kasus bertambah menjadi 6.452 kasus,” imbuh Ubaid.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan, meski banyak pihak mendesak evaluasi menyeluruh pascakasus keracunan massal di Bandung Barat, Jawa Barat.
“Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” ucap Juri Ardiantoro terpisah di Jakarta baru-baru ini.
Pelaksanaan MBG tetap berjalan sembari melakukan perbaikan terhadap rangkaian peristiwa keracunan akibat program MBG. “Masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi cari jalan keluar,” imbuh Juri. (dan)
