INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad, menilai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memegang peran penting dalam menghadapi ancaman ideologi transnasional yang kerap menjadi pemicu radikalisme di Indonesia.
Menurut Sadad, banyak aksi terorisme di tanah air berakar pada penafsiran keagamaan yang keliru serta ideologi impor yang tidak memiliki akar kesejarahan dengan bangsa Indonesia.
“Ideologi transnasional itu bukan dari kearifan bangsa kita, tetapi diimpor dari tempat lain oleh orang-orang yang tidak punya garis genealogi kesejarahan dengan bangsa ini. Nggak ikut perang kemerdekaan, nggak ikut menghadapi Gestapu, tetapi mereka dididik oleh bangsa lain lalu menjadi transmitter gagasan yang berasal dari luar,” ujarnya, dalam kunjungan spesifik Komisi XIII ke Kantor BNPT, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/8/2025).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pencegahan terorisme harus dimulai dari penataan cara pandang dan pola pikir masyarakat. Karena itu, Sadad mengapresiasi langkah BNPT yang melibatkan tokoh agama dan budaya dalam program deradikalisasi.
“Menurut saya sudah benar kepala BNPT melakukan diskusi-diskusi, dialog, melibatkan tokoh-tokoh kultural bangsa kita, terutama ormas-ormas besar ya; NU, Muhammadiyah, Kokam, Banser dan segala macam lah dan tokoh-tokoh budaya menurut saya,” katanya.
Sadad menilai bahwa semua agama memiliki sejarah radikalisme, bukan hanya Islam, tetapi juga Kristen, Buddha, dan lainnya. Karena itu, menurutnya, upaya pencegahan perlu dilakukan dengan merangkul seluruh kelompok melalui sosialisasi dan dialog yang menyentuh akar persoalan.
Ia lantas berteori bahwa aksi terorisme biasanya lahir dari akumulasi berbagai faktor. Menurutnya, kekecewaan terhadap keadaan kerap memengaruhi kelompok tertentu, sementara perekrutan sering menyasar individu yang rentan secara sosial maupun ekonomi. Dalam kondisi penuh tekanan dan frustasi, mereka kemudian terdorong melakukan tindakan ekstrem.
Lebih lanjut, Sadad menilai restrukturisasi kelembagaan BNPT dengan membentuk kedeputian bidang deradikalisasi merupakan langkah strategis. Ia menegaskan dukungan agar anggaran BNPT ke depan dapat ditingkatkan, mengingat sebagian besar kegiatan lembaga tersebut bersifat operasi di lapangan yang tidak selalu bisa diprediksi.
“Di lapangan kita harus berpikir worst scenario. Bahwa kemudian tidak keluar sebutir peluru pun itu urusan lain, tapi kerja-kerja seperti ini tetap membutuhkan dukungan anggaran,” jelasnya.
Dengan berbagai tantangan yang semakin kompleks, Sadad menekankan bahwa penguatan BNPT baik dari sisi kelembagaan, strategi deradikalisasi, maupun dukungan anggaran menjadi kebutuhan mendesak.
Menurutnya, keberhasilan BNPT kerap tak terlihat karena diukur dari kondisi aman yang dinikmati masyarakat, padahal di balik itu terdapat kerja besar dalam mencegah ancaman terorisme sejak dini. (dil)
