INDOPOSCO.ID – Ketimpangan sosial di sekitar area PT Freeport Indonesia, khususnya di Papua menjadi perhatian serius. Meskipun Freeport memberikan kontribusi ekonomi, namun praktik pertambangan mereka memunculkan masalah lingkungan dan sosial yang berdampak pada masyarakat lokal.
Akademisi Universitas 17 Agustus, Fernando Emas mengatakan, ketimpangan masih menjadi tantangan besar bagi rakyat Papua. Ketimpangan tersebut terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya.
Eksplorasi tembaga, emas dan perak yang sudah berlangsung sekitar 56 tahun tentu sudah menghasilkan banyak keuntungan terhadap negara Amerika dan Indonesia. Apalagi berdasarkan data, bahwa PT Freeport Indonesia mampu menambang ratusan ribu yang dikelola menjadi produk turunannya.
“Sudah selayaknya masyarakat yang ada di sekitar tambang turut merasakan dan menikmati hasil eksplorasi dalam meningkatkan taraf hidup sehingga tidak menimbulkan gejolak. Demikian juga dengan masyarakat Papua yang ada di sekitar PT Freeport Indonesia,” kata Fernando kepada INDPOSCO melalui gawai, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Namun, faktanya masyarakat Papua masih menghadapi ketertinggalan dalam berbagai aspek pembangunan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kurangnya pemerataan manfaat ekonomi dari sektor pertambangan dan masalah pengelolaan sumber daya alam belum optimal.
“Seharusnya masyarakat Papua sudah lebih sejahtera dan lebih maju dari daerah lainnya. Namun kenyataannya yang didapat dilihat bersama, ternyata masyarakat Papua jauh dari yang seharusnya,” sesal Fernando.
Sehingga pemerintah Pusat sudah seharusnya memberikan perhatian khusus kepada Papua, agar bisa segera sejajar tingkat kemajuannya dengan daerah-daerah lain.
Menurutnya, otonomi khusus bukanlah solusi yang tepat dengan hanya memberikan pembagian keuntungan. Namun pemerintah harus membuat kebijakan yang berdampak agar masyarakat sekitar PT Freeport Indonesia bisa semakin sejahtera.
“Dilakukan secara merata,” ucap Direktur Rumah Politik Indonesia itu.
Kondisi itu menggambarkan redistribusi hasil ekstraksi Freeport belum merata dan tidak cukup efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial di Papua. Karenanya, dana bagi hasil keuntungan harus dikelola dengan baik.
“Dana hasil pembagian keuntungan harus dikelola secara baik oleh pemerintah pusat dan daerah, agar SDM semakin maju. Sehingga akan mampu mengisi posisi-posisi penting di PT Freeport Indonesia atau di luar daerah,” imbuh Fernando. (dan)
