INDOPOSCO.ID – Ekonom Achmad Nur Hidayat mengatakan, masih banyak ruang penghematan agar defisit tidak melebar. Yakni, dengan fokus pada penghematan pengeluaran.
“Pemerintah harus menghapus tunjangan pulsa ASN. Menghemat Rp150 ribu per bulan untuk 500 ribu ASN (Aparatur Sipil Negara) menambah Rp900 miliar,” ungkap Achmad melalui gawai, Senin (7/7/2025).
Ia mengatakan, skala penghematan tersebut tidak sebanding dengan kebocoran dan inefisiensi belanja modal dan bansos yang tak tepat sasaran.
“Pemerintah menargetkan pajak digital dan pungutan ekspor sawit, tetapi potensi pajak korporasi besar, cukai rokok, dan pembenahan tax expenditure masih belum disentuh optimal,” ujarnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, jika ingin defisit tidak melebar, pemerintah harus berani menunda program mercusuar yang belum teruji efektifitasnya. Selain itu juga melakukan moratorium proyek infrastruktur baru yang tidak mendesak.
“Pemerintah juga harus melakukan audit menyeluruh atas belanja Kementerian/ lembaga (K/L) yang duplikasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak populer secara politik. Akibatnya, defisit dibiarkan melebar dengan pembenaran sebagai shock absorber.
Padahal, lanjutnya, rakyat tidak pernah diminta pendapat apakah mereka bersedia menanggung utang tambahan untuk program yang eksekusinya lamban.
“APBN 2025 adalah contoh nyata bagaimana politik anggaran jangka pendek mendominasi rasionalitas fiskal jangka panjang,” katanya.
“Dengan defisit makin lebar, utang makin besar, dan serapan belanja prioritas lamban, APBN kita bagaikan suspensi mobil yang terus menahan beban berlebih,” imbuhnya. (nas)
