INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan pihaknya siap untuk menggelar fit and proper test calon duta besar (dubes) 24 negara termasuk untuk Amerika Serikat (AS) hingga Wakil Tetap (Watap) RI di PBB akhir pekan ini, asalkan mendapat izin dari pimpinan DPR.
Hal itu diutarakan Dave dalam menanggapi masuknya surat presiden (surpres) ke DPR RI terkait daftar nama calon dubes Indonesia untuk 24 negara yang telah dibacakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat Paripurna, Kamis (3/7/2025) kemarin.
“Ya, nggak apa-apa kan (Sabtu-Minggu), biar cepat. Ini kan bukan hari kerja, makanya harus sesuai izin pimpinan, nanti kita sesuaikan. Tapi pastinya namanya kegiatan di Komisi I, ya pasti di ruang Komisi I-lah,” kata Dave kepada wartawan dikutip Jumat (4/7/2025).
Menurutnya, jika akhir pekan ini pelaksanaan fit and proper test dapat diselesaikan, dapat segera dikembalikan ke pemerintah. Meski begitu, Dave mengatakan pelaksanaan fit and proper test pada akhir pekan tetap membutuhkan izin pimpinan.
“Ya, nggak apa-apa (di weekend). Kan tadi saya bilang, bila diizinkan oleh pimpinan DPR, ya bisa saja,” ujarnya.
Politisi Golkar ini mengatakan nantinya fit and proper test calon dubes dari 24 negara akan digabungkan dalam dua hari. Mereka akan terbagi dalam beberapa sesi.
“Fit and proper test-nya itu biasa dilakukannya itu dari, yang terdahulu ya, itu biasanya dibagi ke per sesi. Per sesi itu antara 4-5 calon dubes. Nanti, ya kita lihatlah, satu atau tiga sesilah, dari misalkan pagi, siang, sore,” jelasnya.
Dave menegaskan fit and proper test yang dilakukan bukan untuk memilih dari beberapa calon, melainkan menguji lulus atau tidaknya.
“Jadi kita bukan melakukan pemilihan. Kita melakukan menerima atau menolak. Ya, jadi kita uji kelayakan. Jadi kalau layak, berarti lolos. Kalau tidak layak, berarti tidak lolos,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR telah menerima nama-nama calon dubes RI untuk 24 negara. Puan mengatakan nama-nama itu termasuk calon Dubes RI untuk Amerika Serikat dan Wakil Tetap RI di PBB.
“Tadi dalam rapat paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia. Kemudian pembahasannya pun bersifat rahasia. Karena ini menyangkut nama dan terkait dengan integritas dan lain sebagainya,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
“Sesuai dengan mekanismenya, sudah kami laksanakan. Nantinya akan dibahas di Komisi I DPR RI,” sambung Puan. (dil)
