INDOPOSCO.ID – Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jakarta dinilai tidak transparan dan tidak kooperatif dalam membuka data rencana anggaran biaya (RAB), termasuk kode anggaran 1.3 yang digunakan dalam sejumlah proyek rehabilitasi sekolah.
Tak hanya lambat, respons dari pejabat Dindik juga dinilai berbelit dan tidak konsisten.
Saat dihubungi wartawan INDOPOSCO.ID, Sekretaris Dindik DKI hanya menjawab singkat
“Maaf ya, ini lagi rapat. Nanti saya WA,” katanya kepada INDOPOSCO.ID pada Senin (16/6/2025).
Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada informasi lanjutan seperti yang dijanjikan.
Pengamat Kebijakan Publik, Zaki Mubarak menilai Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung harus segera mengevaluasi jajaran Dindik.
“Transparansi itu kunci good governance. Jangan reaktif, ini era e-Government, semua data anggaran harus terbuka bagi publik dan DPRD. Jika ditutup-tutupi, justru makin menimbulkan kecurigaan,” ujar Zaki.
Zaki menambahkan, publik berhak tahu ke mana arah penggunaan anggaran pendidikan.
“Kalau tidak transparan, artinya tidak akuntabel. Dan itu berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, M. Thamrin mendesak Dinas Pendidikan membuka Rencana Anggaran Biaya (RAB) berkode 1.3 yang mencakup belanja modal.
“Ini anggaran publik. Jadi sudah seharusnya RAB-nya dibuka, tidak hanya jumlah besarannya saja, tapi juga rincian harga satuan dan volume pekerjaan,” kata Thamrin kepada INDOPOSCO.ID Jumat (13/6/2025).
Legislator Fraksi PKS itu menilai, transparansi bukan sekadar formalitas, tapi fondasi utama mencegah penyimpangan.
Menurutnya, rincian anggaran belanja modal seperti pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan pendidikan adalah komponen paling rawan diselewengkan jika tidak diawasi.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa gedung SMP dibangun empat hingga lima lantai dengan fasilitas lift untuk menampung lonjakan siswa.
Namun, belum genap satu semester digunakan, bangunan sudah menunjukkan kerusakan serius mulai dari toilet yang tak berfungsi hingga septic tank penuh dalam dua pekan.
“Ini bukan sekadar proyek, ini menyangkut keselamatan anak-anak. Genangan air di dekat panel listrik dan lift sangat membahayakan,” tandasnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi anggaran dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek pendidikan agar tidak menjadi ajang pemborosan APBD.
“Apalagi jika mengancam keselamatan peserta didik,” ucapnya. (fer)
