• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

KPK dan PKB Diskusikan Tata Kelola Partai Politik

Laurens Dami Editor Laurens Dami
Selasa, 20 Mei 2025 - 02:20
in Nasional
pkb

Perwakilan DPP PKB bersama Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK saat berfoto bersama usai mengadakan diskusi tata kelola parpol di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (19/5/2025). Foto: Antara

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Kedeputian Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan dengan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk mendiskusikan tata kelola partai politik.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (19/5/2025).

BacaJuga:

Indonesia-Brasil Perkuat Riset Semikonduktor, Unicamp Siap Tampung 10 Mahasiswa Pascasarjana

Data WNA Dinilai Belum Transparan, DPR Dorong Sistem Imigrasi Terbuka

Selain Sekolah dan Orang Tua, Platform Wajib Ciptakan Ruang Digital Ramah Anak

“PKB terbuka bagi siapa pun karena memang keterbukaan publik ini penting, termasuk juga mendiskusikan tata kelola partai,” ujar Cucun dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Senin (19/5/2025).

Selain membahas tata kelola partai, Wakil Ketua DPR itu menyampaikan bahwa KPK bersama partainya membahas tingginya biaya politik di Indonesia yang berbanding terbalik dengan dana bantuan politik dari pemerintah yang relatif kecil.

“Regulasi penggunaan dana bantuan politik saat ini tidak fleksibel untuk menjalankan proses kaderisasi kader parpol. Jadi, yang terjadi itu kebingungan partai politik untuk penyerapan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa tidak fleksibelnya dana bantuan politik, yakni seperti tidak boleh dipakai untuk membantu pesantren.

Menurut dia, hal tersebut dikarenakan penggunaan dana bantuan politik telah diatur oleh peraturan terkait, seperti peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) tentang pengeluaran dana tersebut.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa dana bantuan politik saat ini urgen dinaikkan dengan alokasi penggunaan yang lebih fleksibel.

Ia memandang bahwa hal tersebut dapat menekan biaya pemilu yang tinggi, dan memperkuat kemandirian parpol.

“Kita tahu KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi dana bantuan politik naik sampai Rp12.000,” katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Jumat (16/5), mengatakan saat ini KPK tengah mengkaji adanya potensi tindak pidana korupsi pada pembiayaan politik.

Budi menjelaskan bahwa saat ini kajian tersebut masih tahap berdiskusi dengan partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan, hambatan, maupun tantangan yang dihadapi terkait pembiayaan politik. (dam)

Tags: KPKpartai politikPKB

Berita Terkait.

mendikti
Nasional

Indonesia-Brasil Perkuat Riset Semikonduktor, Unicamp Siap Tampung 10 Mahasiswa Pascasarjana

Sabtu, 13 Juni 2026 - 02:20
wna
Nasional

Data WNA Dinilai Belum Transparan, DPR Dorong Sistem Imigrasi Terbuka

Jumat, 12 Juni 2026 - 22:02
foto
Nasional

Selain Sekolah dan Orang Tua, Platform Wajib Ciptakan Ruang Digital Ramah Anak

Jumat, 12 Juni 2026 - 21:55
forum
Nasional

Perlindungan Anak Jadi Agenda Bersama, Pengasuh Pesantren Nusantara Rumuskan Langkah Strategis

Jumat, 12 Juni 2026 - 20:31
spmb
Nasional

SPMB 2026 Diserbu Pendaftar, SCALA by Metranet Klaim Sistemnya Mampu Tangani Lonjakan Akses

Jumat, 12 Juni 2026 - 20:21
darunajah
Nasional

Hadiri Multaqa Pra-Kongres Umat Islam di Kediri, Pimpinan Darunnajah Tegaskan Posisi Pesantren dan Tanggung Jawab Negara

Jumat, 12 Juni 2026 - 17:07

BERITA POPULER

  • Beraksi Puluhan Kali, Pelaku Curanmor di Tambora Diringkus Polisi

    Beraksi Puluhan Kali, Pelaku Curanmor di Tambora Diringkus Polisi

    1238 shares
    Share 495 Tweet 310
  • Jadi Tulang Punggung Mobilitas Warga, Penyesuaian Tarif TransJakarta Dinilai Rasional

    916 shares
    Share 366 Tweet 229
  • Diduga Rombongan Caketum HIPMI, 10 Penumpang dari Bangkok Positif Narkoba

    902 shares
    Share 361 Tweet 226
  • Koran Indoposco Edisi 10 November 2023

    1483 shares
    Share 593 Tweet 371
  • Menang atas Mozambik, Ranking Indonesia Kini Makin Baik

    732 shares
    Share 293 Tweet 183
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.