INDOPOSCO.ID – Pemerintah berupaya memberikan kemudahan masyarakat mendapatkan akses pembiayaan perumahan. Tidak hanya bagi masyarakat yang memiliki gaji bulanan, melainkan menyasar kelompok tak punya penghasilan tetap.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, skema pembiayaan bagi kelompok yang tidak memiliki penghasilan tetap itu seperti tukang bakso dan tukang sayur di pasar tradisional. Skema tersebut dibuat agar mereka bisa tetap memiliki rumah.
“Jadi Preesiden (Prabowo) perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan. Seperti tukang bakso, tukang sayur, ya. Seperti itulah, itu harus diberikan,” kata Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu (2/4/2025).
Dalam menyukseskan program subsidi bagi masyarakat, perbankan telah mendapatkan kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia (BI).
“Berkat bantuan DPR. Kami juga akan sudah mendapatkan dari kebijakan Bank Indonesia pelonggaran GWM, ya, Giro Wajib Minimum,” ujar Ara sapaan karibnya.
Di sisi lain, pemerintah berencana membangun 20.000 unit rumah untuk petani, 20.000 rumah untuk nelayan, 20.000 rumah untuk tenaga migran, 30.000 rumah khusus buat tenaga kesehatan (nakes), sekitar 5.000 unit untuk prajurit TNI AD, polisi 14.500 unit rumah, dari kuota keseluruhan sebesar 250.000 unit.
“Membagi alokasi rumah subsidi harus kepada rakyat, ya. Kepada buruh, petani, nelayan, buruh, kemudian nakes,” jelas Ara.
Pemerintah memang mendorong percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.
“Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau,” imbuh Maruarar terpisah dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025). (dan)
