INDOPOSCO.ID – Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu (GMPS) mendesak Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung mengevaluasi kinerja dan kebijakan yang diterapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Churniawan dan jajarannya.
Ketua GMPS Rahman Hakim mengatakan, Fajar tak mencerminkan layaknya seorang pemimpin yang dekat masyarakat. Pasalnya, Fajar dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepulauan berkantor di Gedung Mitra Praja, Sunter, Jakarta Utara.
Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu sendiri memiliki kantor pemerintahan yang berada di Pulau Pramuka. Dengan jarak begitu jauh, hal itu menunjukkan tak ada langkah konkret yang diambil Pemkab Kepulauan Seribu untuk mengaktifkan kembali kantor pemerintahan tersebut.
“Kami mendesak Gubernur DKI untuk mengevaluasi Plt Bupati Kepulauan Seribu. Jika tidak ada tindakan tegas, bagaimana mungkin wilayah ini bisa berkembang jika birokrasi saja tidak berjalan?,” kata Rahman di Jakarta, Rabu (2/4/2025).
Rahman menyinggung soal kekosongan kantor pemerintahan Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka. Lantaran minimnya aktivitas ASN Kepulauan Seribu di wilayah tersebut.
Ia mengungkapkan, dengan minimnya aktivitas ASN Kepulauan Seribu secara otomatis menghambat jalannya birokrasi dan pelayanan publik. Terlebih, kata dia, kantor tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sejak lama.
“Kantor pusat Bupati di Pulau Pramuka seperti tak berpenghuni. ASN yang seharusnya berkantor di sana malah tidak ada, sehingga pemerintahan tidak berjalan maksimal,” ujarnya.
“Akibatnya, masyarakat Kepulauan Seribu tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.
Tak ketinggalan, Rahman juga menyoroti banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang jarang atau bahkan tidak pernah berkantor di Pulau Seribu. Padahal, infrastruktur di wilayah tersebut telah berkembang pesat.
Seperti akses listrik yang telah tersedia selama 24 jam dan jaringan telekomunikasi yang sudah stabil. Tentu hal itu sangat berbanding terbalik jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.
Oleh sebab itu, Rahman berharap Gubernur DKI Jakarta dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan mengevaluasi Pemkab Kepulauan Seribu agar pelayanan publik bisa berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
“Pulau Seribu bukan lagi daerah tertinggal. Semua fasilitas sudah tersedia, tapi ASN Pemkab justru tidak menunjukkan komitmen untuk berkantor di sini. Ini menjadi masalah serius bagi perkembangan daerah,” pungkasnya. (fer)
