INDOPOSCO.ID — Jakarta tak ingin sekadar menjadi markas industri film nasional. Ibu Kota kini membidik posisi sebagai pusat produksi film Asia Tenggara dengan memperkuat kemudahan perizinan, insentif pajak, serta kolaborasi internasional.
Ambisi itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat membuka Jakarta Film Summit 2026 bertema Jakarta Shaping the Future of Film di Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Forum yang dihadiri lebih dari 1.000 profesional perfilman dari dalam dan luar negeri ini menjadi ruang untuk mempertemukan pelaku industri, investor, dan mitra produksi global.
“Jakarta memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat produksi film di Asia Tenggara dan kota sinema, karena didukung infrastruktur yang lengkap, keberagaman lokasi syuting, serta konsentrasi industri perfilman nasional,” ujar Pramono.
Modal Jakarta terbilang kuat. Sekitar 80 persen rumah produksi dan pembuat film di Indonesia beroperasi di Ibu Kota, yang juga memiliki lebih dari 100 lokasi syuting, dari kawasan bersejarah hingga pusat bisnis modern.
Namun, Pramono menilai potensi tersebut harus diikuti keberanian untuk bersaing di pasar yang lebih luas.
“Potensi ini yang ingin kita optimalkan. Jakarta sebenarnya sudah menjadi pusat perfilman di Indonesia. Namun, kita tidak ingin hanya jago kandang. Kita ingin film-film Indonesia mampu bersaing di dunia internasional, setidaknya di tingkat ASEAN,” tegasnya.
Untuk mewujudkannya, Pemprov DKI Jakarta membentuk Jakarta Film Commission (JFC) dan menghadirkan layanan Filming in Jakarta. Fasilitas ini membantu pelaku industri mengakses informasi lokasi, mengurus perizinan, serta mengoordinasikan kebutuhan produksi film dan audiovisual.
Dukungan juga diberikan melalui keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen bagi tontonan film nasional di bioskop Jakarta. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026 yang diubah melalui Keputusan Gubernur Nomor 591 Tahun 2026.
“Kami berharap keringanan ini menjadi insentif bagi rumah produksi untuk kembali membuat film. Penerimaan pajak yang diperoleh Pemprov DKI Jakarta juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan ekosistem perfilman,” tutur Pramono.
Lebih dari urusan layar lebar, Pemprov DKI melihat perfilman sebagai penggerak ekonomi lintas sektor, mulai dari pariwisata, kuliner, perhotelan, dan transportasi hingga UMKM. Ekonomi kreatif tercatat berkontribusi Rp410,56 triliun atau 11,16 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.
Pramono juga menekankan pentingnya pemerataan peluang agar sineas dari luar Jakarta dapat menjangkau investor dan mitra internasional.
“Kita juga ingin manfaat dari pertumbuhan industri perfilman ini tidak hanya dirasakan Jakarta. Karena Indonesia punya banyak cerita, budaya, lokasi dan talenta hebat di berbagai daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut Jakarta Film Summit dirancang untuk membahas masa depan industri perfilman, melengkapi Jakarta Film Week yang berfokus pada festival dan pemutaran film.
Rano mengungkapkan, jumlah penonton film Indonesia pada 2025 mencapai hampir 122 juta orang, termasuk sekitar 85 juta penonton film nasional. Hingga Oktober 2026, jumlah penonton tercatat hampir 70 juta orang.
Menurut Rano, pertumbuhan tersebut perlu diimbangi pengukuran kontribusi ekonomi yang lebih terstruktur. Pemprov DKI pun berencana memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan dampak industri kreatif, termasuk perfilman.
“Ekonomi kreatif memiliki 21 subsektor. Kami ingin bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur dampak ekonomi dari sektor ini secara lebih terstruktur, termasuk kontribusi industri perfilman,” tutup Rano.
Penguatan layanan Filming in Jakarta melalui kolaborasi dengan mitra internasional dan berbagai daerah juga akan terus dilakukan. Melalui Jakarta Film Summit 2026, Jakarta berharap mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengantarkan lebih banyak karya Indonesia ke pasar dunia. (her)
