INDOPOSCO.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar demonstrasi untuk menolak pengesahan terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di depan Gedung DPR, Jakarta pada, Kamis (20/3/2025).
Kemunculan revisi UU TNI dinilainya akan mencederai demokrasi dan hak-hak demokrasi masyarakat Indonesia. Karenanya BEM SI menyerukan penolakan revisi undang-undang tersebut.
“Kami mahasiswa Aliansi BEM Seluruh Indonesia mengajak teman-teman semua. Mengajak aliansi seluruh masyarakat sipil untuk bergerak bersama kami turun ke jalan, sama-sama kita aspirasi kita. Sama-sama kita tolak revisi UU TNI,” kata perwakilan BEM SI dalam akun Instagram @bem_si dilihat, Kamis (20/3/2025).
Kekhawatiran aliansi kelompok masyarakat sipil menentang revisi UU TNI, lantaran berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI, seperti pada era Orde Baru. Demo hari ini bertepatan dengan rencana DPR akan mengesahkan RUU TNI melalui rapat paripurna.
Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa (11/3/2025) mengungkap pemerintah telah menyerahkan naskah daftar inventaris masalah (DIM) RUU TNI kepada DPR sebagai acuan. DIM itu terdiri atas poin-poin rumusan perubahan UU TNI yang diajukan pemerintah.
Menuru Sjafrie, revisi UU TNI hanya akan menyasar tiga pasal. Masing-masing Pasal 3 soal kedudukan TNI, Pasal 47 terkait penempatan TNI di institusi sipil, dan Pasal 53 terkait masa pensiun.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, bahwa hanya terdapat tiga pasal yang dibahas dalam RUU TNI dan perubahan pasal-pasal tersebut sifatnya untuk penguatan agar tidak ada pelanggaran undang-undang di masa mendatang.
“Nah, bahwa kemudian ada yang berkembang tentang ada dwifungsi, TNI dan lain-lain, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasal itu sudah jelas bahwa kami juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain, dan tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti, dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi,” ucap Dasco terpisah, kemarin. (dan)
