INDOPOSCO.ID – Prioritas pemerintahan digital yang saat ini dilaksanakan di Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai pengungkit pembangunan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dijalankan untuk akselerasi mewujudkan prioritas tersebut.
“Hari ini kami bertemu dengan tim Tony Blair Institute (TBI) dalam rangka memperkuat kolaborasi khususnya pada pemerintahan digital. Kami membahas bagaimana pemerintahan digital nantinya dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan serta pembahasan transformasi digital pemerintah yang sedang dan akan dilakukan, salah satunya terkait inklusi keuangan,” kata Rini, saat bertemu dengan tim TBI di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Pada pertemuan tersebut Rini menyampaikan beberapa isu yang menjadi fokus prioritas pemerintahan digital dalam pembangunan saat ini. Adapun strategi yang dilakukan pemerintah melalui digitalisasi dalam pembangunan diantaranya penurunan kemiskinan melalui dukungan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penerimaan negara yang berkaitan dengan sistem perpajakan, layanan digital untuk perizinan berusaha, serta administrasi pemerintahan melalui pengembangan layanan digital.
“Strategi ini diharapkan mendorong birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Rini.
Lebih lanjut Rini menjelaskan Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes untuk meningkatkan efektivitas, rekonstruksi dan sinergi antar program.
“Terdapat dua shared outcomes yang menjadi fokus yaitu Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), dan transformasi digital pemerintah,” ungkapnya.
Rini berharap kerja sama dengan TBI dapat berlanjut dan berperan dalam akselerasi transformasi digital di sektor pemerintahan dengan perhatian pada beberapa hal. Diantaranya yaitu penguatan kolaborasi dan pendampingan strategis melalui pengembangan praktik terbaik global dalam adopsi platform digital pemerintah yang berkelanjutan (INA Pas, INA Ku, dan INA Gov).
TBI juga dapat melakukan sinergi dengan lintas pemangku kepentingan serta memfasilitasi akses dan kolaborasi dengan mitra pembangunan. Termasuk peluang pendanaan dari lembaga donor global seperti World Bank, ADB, dan UNDP.
“Saya berharap Kementerian PANRB bersama TBI juga dapat menyusun peta jalan dan visi kolaborasi yang berkelanjutan, mencakup indikator keberhasilan transformasi digital guna memastikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola berbasis teknologi,” tambah Rini.
Sementara itu Country Director TBI Shuhaela Haqim mengaku siap melanjutkan kolaborasi bersama Kementerian PANRB dalam rangka mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia. TBI dan pemerintah Indonesia sudah melakukan kerjasama dalam bidang pemerintahan digital sejak tahun 2023.
“Tentunya TBI mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan Kementerian PANR bersama instansi terkait dalam rangka mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia,” ujarnya. (nas)
