INDOPOSCO.ID – Akademisi dan pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menduga, pergeseran sejumlah Plt (Pelaksana Tugas) kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten sarat dengan kepentingan dan adanya like and dislike, serta sangat kontradiktif.
Apalagi, pejabat atau Plt kepala OPD yang diganti itu juga diganti lagi dengan Plt yang baru, sehingga ketika ada asumsi di masyarakat bahwa pergesaran pejabat itu ada yang menduga karena faktor ekonomi sangat wajar dan masuk akal.
“Dari awal saya sudah mengatakan, penjabat (Pj) yang dikirim oleh Kemendagri ke Banten Raya itu tidak ada satu pun yang berkualitas, baik itu Pj Gubernur sebelumya, Pj Bupati dan dan Pj Wali Kota semuanya berkualitas rendah dan banyak membuat kebijakan yang kontradiktif,” ujar Adib kepada indoposco.id, Rabu (19/2/2025).
Ia mencontohkan kebijakan Pj Gubernur sebelumnya yang membuat kebijakan alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi yang menjadi isu nasional.
”Seperti yang juga dilakukan oleh Damenta, alasan apa sehari sebelum lengser melakukan pergeseran pejabat. Mending kalau diganti dengan pejabat definitif, ini kan juga diganti dengan Plt lagi,” ungkap Adib.
“Apa urgensinya mengeser pejabat sehari sebelum lengser kalau bukan karena ada sesuatu. Kenapa itu tidak dilakukan jauh sebelum purnatugas ? Sehingga sangat wajar jika ada asumsi Plt yang digati dengan Plt yang baru karena Plt sebelumnya kurang setoran, ” sambung Adib.
Sementraa Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Dr. Nana Supiana yang dikonfirmasi mengatakan, pergeseran sejumlah Plt kepala OPD sehari sebelum Damenta lengser adalah karena perintah dari Pj Gubenur.
”Ini perintah dan saya hanya menjalankan perintah,” ujar Nana.
Namun demikian, Nana mengatakan dalam waktu dekat pemprov Banten akan melakukan seleksi terbuka (Selter) terhadap sejumlah jabatan yang sekarang diisi oleh Plt.
”Dalam waktu dekat kita akan lakukan Selter untuk mengisi jabatan yang sekarang diisi oleh Plt,” jelas Nana.
Diketahui, sehari menjelang lengser dari jabatan orang nomor satu di tanah Jawara, Pj Gubernur Banten A Damenta melakukan pergeseran terhadap 14 orang pejabat eselon 2 dan eselon 3 di lingkungan Pemerintaan Provinsi Banten.
Tidak diketahui apa alasan Damenta melakukan pergeseran pejabat sehari sebelum habis masa jabatannya sebagai Pj Gubernur Banten.
“Sudah mau selesai kok masih melakukan pelantikan. Jangan-jangan ada sesuatu yang diterima oleh Damenta sebagai ‘oleh-oleh’ selama menjadi Gubenur di Banten,” ungkap seorang ASN di lingkungan Pemprov Banten kepada indoposco.id, Rabu (19/2/2025).
Ini nama ke 14 pejabat yang mendapat penugasan sebagai Plt oleh Damenta sehari menjelang lengser berdasarkan surat perintah Gubrnur Nomor 800.1.11.1/ 51/2025:
1 Deden Apriandi Hartawan, Sekretaris DPRD menjabat sebagai Plt kepala Badan Pedapatan Daerah (Bapenda).
2. Subhhan Setia Budi Ganda, Kepala Bagian Persidangn Aspirasi dan Humas Sekretariat DPRD Banten menjabat sebagai Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Linda Rohayati Fatimah, Kepala Bidang Sumber Daya Manusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pariwisata.
4. Ade Ahmad Kosasih Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan menjabat sebagai Plt kepala Dinas Ketahanan Pangan.
5. Ari James Faraddy Sekretaris Dinas ESDM menjabat sebagai Plt Kepala Dinas ESDM.
6. Berly Rizky Natakusumah adik kandung Wakil Gubernur Banten terpilih Dimyati Natakusumah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Wita Rahmawita Kepala UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan Hortikuktura dan Perkebunan menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Sosial.
8. Arif Agus Rakhman, Kepala Bagian materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrsi Pimpinan dan Protokol Setda menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.
9. Siti Ma’ani Nina Kepala dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjabat sebagai Plt kepala Inspektur Daerah.
10. Agus Mintono Kepala Dinas Koperasi UMKM mejabat sebagai Plt Kepala Biro Pemerimntan dan Otononi Daerah.
11. Hadi Prawoto, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Biro Hukum menjabat sebagai Plt Kepala Biro Hukum
12. Nia Karmina Juliasih, Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjabat sebagai Plt kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
13. Furkon Kepala Baguan Perundang-undangan, Fasilitas Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD menjabat sebagai Plt Kepala Biro Umum dan Perlengkapan.
14. Akhmad Tamrin Kepala Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrsi Setda menjabat sebagai Plt Kepala Biro Organasisi dan Reformsi Birokrasi. (yas)
