INDOPOSCO.ID – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmennya untuk memastikan UMKM tetap berdaya saing di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun anggaran 2025.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada Rabu (12/2/2025), Maman memaparkan berbagai strategi dan langkah konkret yang akan diterapkan agar sektor UMKM tetap tumbuh dan berkembang. Sejumlah langkah strategis di antaranya evaluasi program KUR, kolaborasi dengan berbagai stakeholder, hingga pembentukan holding UMKM guna meningkatkan daya saing produk lokal.
Salah satu fokus utama yang disampaikan Maman adalah perbaikan sistem pendistribusian program KUR. Ia menyoroti selama ini penyaluran KUR cenderung berjalan stagnan tanpa evaluasi yang mendalam, sehingga kualitasnya mengalami penurunan.
“KUR ini program yang luar biasa, tapi sering kali berjalan begitu saja tanpa evaluasi yang ketat. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan mengakses dana karena kendala seperti agunan untuk pinjaman kecil atau kuota yang cepat habis. Kami ingin memastikan bahwa di era Presiden Prabowo, distribusi KUR benar-benar diawasi dengan baik,” kata Maman.
Untuk itu pihaknya merancang sistem monitoring yang lebih ketat, di mana distribusi KUR akan dievaluasi setiap dua bulan di berbagai wilayah. Ia juga mengajak Komisi VII DPR RI untuk turut terlibat dalam pengawasan distribusi KUR, guna memastikan prinsip keadilan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
“Langkah ini diambil agar pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke level manajer area, guna memastikan bahwa penyaluran KUR benar-benar berjalan sesuai kebutuhan UMKM,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Maman menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyediaan pelatihan bagi pengusaha UMKM.
Ia menjelaskan bahwa ketimbang membangun pusat pelatihan baru, kementeriannya akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan ini, pelatihan bagi UMKM dapat berjalan lebih efisien, tanpa harus membebani anggaran dengan pembangunan infrastruktur baru.
“Kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat melakukan program kolaborasi bersama menggelar pelatihan UMKM dengan memanfaatkan balai latihan kerja,” terangnya.
Di sisi lain, Maman juga menilai keterlibatan perusahaan besar dan BUMN dalam mendukung UMKM masih bersifat Corporate Social Responsibility (CSR) dan belum menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.
“Kami mendorong konsep business to business, di mana UMKM tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Dengan demikian, konektivitas antara UMKM dan perusahaan besar bisa lebih terjaga dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Dalam menghadapi era digitalisasi, Maman juga mendorong pengusaha UMKM agar ikut memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produknya. Namun demikian, ia juga mendapati keluhan dari para pengusaha terkait meningkatnya biaya pemasaran di platform digital.
“Suka tidak suka mereka harus beradaptasi dengan digitalisasi termasuk penjualan via ecommerce, hal itu juga terus kita dorong. Namun di sisi lain sering kali ada laporan, biaya pemasaran dulu hanya sebesar 2 persen, kini angkanya meningkat menjadi rata-rata 8-12 persen, perlu ada regulasi yang lebih jelas untuk memastikan keseimbangan antara keberpihakan terhadap UMKM dan keberlanjutan bisnis e-commerce,” tandasnya.
Dalam konteks persaingan global, Maman juga menyinggung maraknya produk impor, khususnya dari China, yang membanjiri pasar Indonesia. Ia menegaskan bahwa menutup akses platform digital bukanlah solusi jangka panjang.
“Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah memastikan produk UMKM agar dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan harga yang lebih kompetitif. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah melalui sistem klasterisasi dalam produksi, yang dapat diimplementasikan melalui holding UMKM,” katanya menegaskan.
Maman juga turut mengajak Komisi VII DPR RI untuk berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam membantu menumbuhkembangkan pengusaha UMKM di Indonesia.
“Semoga ini bisa menjadi isu besar yang kita perjuangkan bersama demi kemajuan UMKM Indonesia,” katanya.
Di waktu yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap, meskipun memiliki postur anggaran yang relatif kecil, Kementerian UMKM diharapkan tetap dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memajukan UMKM di Indonesia.
“Kalau saya lihat Pak Menteri Maman ini kan petarung, saya tahu betul waktu masih duduk di kursi DPR. Saya mendorong agar Pak Menteri beserta jajaran dapat menaklukan tantangan anggaran yang kecil ini dengan berkreasi, sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik,” kata Saleh. (her)
