INDOPOSCO.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk ikut serta membela Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Menteri Ara dalam pembukaan Kongres Nasional IV Kongres Advokat Indonesia di Bandung, Senin (10/2/2025).
“Kalau KAI berkenan membantu konsumen, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, yang rumahnya tidak dikerjakan dengan baik dan benar sesuai janji dari developer, saya sangat terbuka untuk bekerja sama,” kata Menteri Ara.
Untuk itu Menteri Ara menyatakan kesiapannya jika Kongres Advokat Indonesia bersedia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian PKP, terutama untuk menjamin hak-hak MBR sebagai konsumen rumah subsidi agar mendapatkan rumah yang berkualitas.
“Kemarin saya ke beberapa titik perumahan bersubsidi di Bekasi, saya melihat ada rumah subsidi yang tidak dikerjakan dengan benar oleh developer. Ada yang banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya. Untuk itu kalau mau membantu saya dalam hal itu silahkan untuk MoU,” ujar Menteri Ara.
Menteri PKP menegaskan, dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.
Menteri Ara mengatakan, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni. “Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat,” ujarnya.
Ketua Umum DPP KAI Siti Jamaliah Lubis menyambut baik sejumlah ajakan dari para menteri yang hadir untuk bekerja sama. “Kami sangat terbuka untuk MoU, saya jamin para advokat di KAI akan menjaga kode etik, karena jika melanggar akan kami lakukan teguran keras,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Ario Bimo Nandito Ariotedjo. (srv)
