INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011–2015 Bambang Widjojanto meminta, pemerintah lebih serius menangani kasus pagar bambu yang membentang 30,16 kilometer di Perairan Tangerang. Sebab, hingga saat ini dalang di balik pemagaran laut itu belum terungkap.
Pemerintahan saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia sempat mengulas, jejak politik Prabowo yang telah empat kali mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam Pemilu. Dari tahun 2004, 2014, 2019 dan 2024. Serta pernah mencalonkan wakil presiden pada tahun 2009.
Perjalanan panjang untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia itu dinilainya memiliki niat baik meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya persoalan di perairan Tangerang tak bisa berhenti dengan pencabutan pagar bambunya.
“Sayang kalau perjuangan yang begitu besar (-red), kalau cuma ngurusin pagar laut sayang sekali,” kata Bambang dalam launching survei KedaiKopi berjudul “100 Hari Masa Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Menurutnya, Prabowo harus mampu menyelami permasalahan dalam kasus pagar laut. Termasuk dapat membongkar pemilik pagar laut yang membuat gaduh di tengah masyarakat.
“Jadi, dia (Prabowo) harus masuk ke pada kedalaman masalah dan menjawab akar-akar prolematik yang harusnya diselesaikan,” ujar Bambang Widjojanto.
Ia juga menyoroti penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan sertifikat Hak Milik terkait kasus pagar bambu di perairan Laut Tangerang, Banten. Terutama di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang. Penerbitan dokumen itu dinilainya sangat janggal.
“Dari Desa Kohod ternyata banyak terjadi manipulasi. Dari situ terjadi sesuatu,” kritik Bambang.
Temuan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Laut Tangerang bermula dari laporan yang Diterima Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Pada 14 Agustus 2024. Setelah menerima informasi itu, DKP segera melakukan pengecekan lapangan pada 19 Agustus 2024. Selanjutnya memasuki tahun 2025 menjadi perbincangan hangat masyakarat. (dan)
