INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan, pembentukan desk pencegahan tindak pidana korupsi dan tata kelola yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanudin berupaya membuat koruptor kapok.
“Kami ingin menegakkan, hukum atau mempunyai komitmen di dalam penegakan hukum dengan memberikan efek jera, tetapi juga memberikan solusi berupa perbaikan terhadap regulasi,” kata Budi Gunawan dalam rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi di Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Sementara dari sisi pencegahan, desk tersebut dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi. Sehingga diklaimnya makin memperkuat kapasitas institusi pemerintah menjadi agent of development, yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi di suatu negara.
“Intinya, bahwa semua langkah harus strategi yang dijalankan ini harus berjalan dengan seimbang antara upaya pencegahan penindakan dan perbaikan regulasi dan tata kelola,” jelas Budi Gunawan.
Desk tersebut menjadi bagian program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo. Ada desk yang di bawah koordinasi Jaksa Agung ST Burhanudin yaitu, desk pencegahan tindak pidana korupsi dan tata kelola dan desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara.
“Pertama, desk (koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara) akan terus mendorong penggunaan teknologi digital. Seperti e-katalog, kemudian e-goverment di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko-risiko atau peluang-peluang terjadinya korupsi,” tutur Budi Gunawan.
“Yang kedua, fokus utama di dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara adalah pada pemulihan aset,” tambahnya.
Pemerintah bakal mengejar pelaku tindak korupsi. Seperti halnya pidato Prabowo, bahwa koruptor yang lari ke Antartika akan dikejar.
“Hasil korupsi khususnya berada di luar negeri agar dana tersebut bisa kembali ke negara kita dan sepenuhnya digunakan, untuk pembangunan infrastruktur nasional untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuh Budi Gunawan.
Total ada tujuh desk yang telah dibentuk pada November 2024. Tujuannya mempercepat penanganan tujuh persoalan yang menjadi prioritas 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (dan)
