INDOPOSCO.ID – Forum Betawi Rempug (FBR) resmi melaporkan PT. Pembangunan Jaya Ancol ke Ombudsman Perwakilan Jakarta dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM).
Koordinator Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan wisata Ancol dari Ormas FBR, Fajar Arfa mengatakan aporan ini disampaikan sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi PKL di kawasan Wisata Ancol, yang berada di bawah naungan ormas FBR.
Permasalahan tersebut meliputi intimidasi dan kebijakan “1 Gerobak 2 Pedagang,” serta peran PT. Pembangunan Jaya Ancol sebagai distributor yang dinilai tidak sesuai prosedur.
“Kami melaporkan manajemen Ancol ke Ombudsman Perwakilan Jakarta dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) terkait kebijakan 1 Gerobak 2 Pedagang dan peran PT. Pembangunan Jaya Ancol sebagai distributor, dan Alhamdulillah kami diterima oleh Ombudsman dan Yankomas Kementerian HAM,” katanya dalam keterangan yang diterima indopos.co.id, pada Kamis (24/10/2024).
PKL yang tergabung dalam ormas FBR mendukung program penataan PKL, tetapi menolak beberapa poin dalam program tersebut. Kami menilai kebijakan ini merugikan pedagang kecil dan mengancam mata pencaharian di tengah ketidakstabilan ekonomi.
“Kami juga mempertanyakan rencana manajemen Ancol sebagai distributor, yang bertentangan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam program CSR mereka,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa konflik PKL dengan manajemen Ancol telah berlangsung 2 tahun, dengan berbagai mediasi dari tingkat wilayah hingga pusat.
“Selama 2 tahun mediasi dengan manajemen Ancol, belum ada kesepakatan terkait penghapusan 2 poin utama yang menjadi pokok laporan kami ke Fraksi PDIP,” tandasnya.
Ia menambahkan bahwa Ombudsman Perwakilan Jakarta dan Kementerian HAM diharapkan dapat menindaklanjuti laporan ini serta mengadakan audiensi dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol untuk dialog terbuka dengan para PKL.
“Kami berharap Ombudsman dan Kementerian HAM menindaklanjuti aspirasi kami melalui dialog terbuka,” pungkasnya. (fer)
