INDOPOSCO.ID – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut masih terdapat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat hasil pembangunan.
“Hal ini terlihat jelas dari kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender. Di samping itu, rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan juga masih menjadi masalah yang perlu diatasi,” kata Plt Sekretaris Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu, di Jakarta, Selasa.
Untuk itu digelarnya Musyawarah Nasional Perempuan (Munas Perempuan) Tahun 2024 menjadi sangat penting, kata dia, karena forum tersebut sangat strategis untuk memastikan suara perempuan, kelompok rentan, dan marginal lain, dapat diakui dan diakomodasi di dalam perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah, di tataran daerah dan nasional.
“Munas Perempuan merupakan salah satu forum yang strategis untuk menjawab isu krusial tentang minim-nya partisipasi bermakna bagi perempuan, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok rentan, dan marginal lainnya di Indonesia,” kata Titi Eko Rahayu.
Dia menambahkan sebagai bagian dari masyarakat ASEAN, Indonesia telah menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan, sehingga Munas Perempuan menjadi momentum yang penting untuk merefleksikan kontribusi dan peran perempuan dalam pembangunan, baik di daerah maupun di nasional.
Munas ke-2 tahun 2024 ini akan menampung usulan dari perempuan, penyandang disabilitas, anak, kelompok rentan, dan kelompok marginal dalam proses penyusunan berbagai rencana pembangunan, Renstra Kementerian dan Lembaga (K/L), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
“Serta menjadi forum yang strategis untuk menanggapi isu-isu penting terkait dengan partisipasi bermakna kelompok rentan dalam pembangunan daerah dan nasional,” kata Titi Eko Rahayu.
Munas Perempuan Tahun 2024 terselenggara atas kolaborasi dari Kementerian PPPA, Bappenas, dan organisasi masyarakat sipil pengampu program inklusi. (bro)
