INDOPOSCO.ID – Pakar komunikasi politik Hendri Satrio menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo ataupun putranya, Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi Calon Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) di tahun ini.
Baginya hal itu tidaklah sulit untuk seorang Jokowi, meski syarat kandidat ketum sangat ketat sebagaimana diatur di AD/ART Partai Golkar.
“Terkait ramainya pembicaraan publik bahwa Jokowi atau Gibran akan menjadi ketum Golkar, bagi saya itu tidaklah sulit bagi Jokowi. Kalau cuma terhadang oleh AD/ART Partai, Itu hal yang sepele baginya. Undang-undang saja bisa dirubah,” kata Hendri Satrio kepada Indopos.co.id,” Minggu (17/3/2024).
“Bahkan, kalau hari ini Jokowi mau melakukan, bisa saja itu langsung terjadi,” sambungnya.
Meski begitu, kata pria yang akrab disapa Hensat ini, hal itu tergantung dari internal Partai Golkar apakah mau dipimpin oleh Jokowi ataupun Gibran.
“Termasuk juga apakah ketum Golkar saat ini Airlangga Hartarto mau diperintah oleh Jokowi, mengingat posisinya saat ini masih sebagai menteri,” cetusnya.
Tetapi, ucap Hensat, Airlangga justru berhasil menunjukkan kinerja dengan meraih suara kursi DPR terbanyak di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
“Apakah justru Airlangga akan melakukan perlawanan, mengingat dirinya sukses membawa raihan kursi Partai Golkar di Pileg 2024 ini. Tapi kalau Airlangga tidak ada perlawanan dan kader Golkar lainnya juga ingin gelar karpet merah, maka tinggal ucapkan selamat datang untuk Jokowi atau Gibran,” imbuhnya menambahkan.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan Jokowi atau Gibran belum tentu bisa menjadi ketua umum karena partai berlambang beringin kuning ini memiliki AD/ART atau aturan internal partai.
“Iya, bukan ketua umum, kan ada peraturannya (jadi ketum) masih lima tahun (harus jadi) pengurus (Partai Golkar),” kata Aburizal di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).
Menurut Aburizal, apabila Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, keduanya harus mengikuti prosedur kaderisasi partai.
Tetapi katanya, ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Yakni syaratnya semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan AD/ART internal.
Perubahan AD/ART, kata Aburizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Iya mungkin saja (bisa dirubah AD/ART) kalau mau. Kalau (semua) daerah mau, iya (bisa),” ujarnya. (dil)
