INDOPOSCO.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp67,09 triliun berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023.
Kontribusi positif terhadap keuangan negara ini merupakan kinerja pengawasan dari pelbagai aspek, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh merincikan, kontribusi itu terbagi dalam 3 kategori. Pertama, efisiensi belanja negara atau penghematan sebesar Rp15,56 triliun. Menurutnya, efisiensi belanja adalah uang yang belum keluar, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran negara.
“Kenapa kita bilang ini efisiensi, ini kan uangnya belum keluar. Mau keluar tapi kami cegah. Uang ini belum keluar dan berhasil kita selamatkan,” ujar Ateh saat berbincang dengan media di Kantor BPKP, Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur, pada Kamis (1/2/2024).
Kontribusi kedua, berasal dari penyelamatan uang yang sudah keluar dengan jumlah Rp21,90 triliun.
“Rp21,90 triliun ini hasil audit investigasi. Kalau tadi uangnya belum keluar, yang ini sudah keluar. Jadi kita usahakan supaya uang tersebut bisa dikembalikan ke kas negara,” tuturnya.
Ketiga, berasal dari optimalisasi potensi penerimaan negara/daerah, dengan jumlah Rp29,3 triliun.
“Artinya kita mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan yang masih bisa digali dan dioptimalkan dari sektor pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi negara bisa dapat tambahan penerimaan Rp29,3 triliun,” jelasnya.
Ateh menjelaskan, pengawasan BPKP sangat luas, yakni mencakup 86 kementerian/lembaga, 542 pemda dan 27.190 desa.
Selain itu, BPKP juga mengawasi 211 PSN, 326 proyek pembangunan lainnya, 114 BUMN, termasuk anak perusahaannya dan banyak lagi lainnya.
“Tahun 2023, BPKP melakukan sebanyak 20.783 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 16.471 kegiatan assurance seperti audit, reviu, evaluasi dan monitoring. Sisanya, 4.312 merupakan kegiatan consulting yang menyasar perbaikan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara,” bebernya.
Ateh menambahkan, untuk tahun 2024 BPKP juga telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah.
APP 2024 ini mengusung tema independen mengawasi, pembangunan terakselerasi, sebagai bentuk gambaran produk pengawasan yang akan BPKP hasilkan selaku auditor presiden yang profesional dan responsif dalam mengawal kebutuhan negara.
“APP 2024 fokus pada 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 25 tema dan 86 topik prioritas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional,” katanya.
Untuk diketahui, tahun ini pelaksanaan pengawasan BPKP akan mengedepankan kecepatan, memastikan ketepatan waktu, mengutamakan pencegahan kebocoran dan menghadirkan layanan pengawasan intern pemerintah yang berkualitas dan bermanfaat. (arm)
