INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas aset Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah.
Penyerahan ini dilakukan secara langsung oleh Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.
Acara tersebut turut disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Wartomo, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tentrem Prihatin.
Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa total aset Pimpinan Pusat Muhammadiyah mencapai 210 juta meter persegi, dengan sudah tersertifikat sebanyak 463 ribu meter persegi.
“Dengan tulus dan rendah hati, saya mengundang seluruh Bapak/Ibu untuk bersama-sama membawa tanah wakaf yang belum bersertipikat ke Kantor Pertanahan. Kami dengan sepenuh hati siap melayani dengan penuh dedikasi,” katanya kepada wartawan Jumat (26/1/2024).
Dia juga menyatakan sebelum masa pensiun sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) berakhir, kemajuan dalam sertifikasi tanah wakaf sebagai aset milik Muhammadiyah harus segera diselesaikan seoptimal mungkin.
Dia menegaskan bahwa sertifikasi tanah bukanlah untuk kepentingan sombong atau riya, tetapi demi keberlanjutan dan kemaslahatan tanah wakaf itu sendiri.
“Kita sering mendengar bahwa pada generasi pertama tidak ada masalah, generasi kedua masih aman, tetapi ketika mencapai generasi ketiga, keempat, muncul sengketa. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan sertifikasi guna mencegah masalah di masa mendatang.” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Hj Salmah Orbayinah mengungkapkan bahwa proses penyerahan sertifikat aset kantor tersebut, yang sebelumnya berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), kini berubah menjadi Hak Milik. Saya yakin semua pihak telah memahami bahwa perubahan ke Hak Milik memberikan kekuatan posisi, terutama ketika sudah ada pembangunan gedung tanpa beban tambahan.
“Sertifikat hak milik ini dapat dioptimalkan untuk kepentingan luas umat dan masyarakat. Hal ini karena gedung PP Muhammadiyah secara khusus diarahkan untuk kepentingan bersama masyarakat, sesuai dengan prinsip utama organisasi ini,” kata dia.
Dia juga menyampaikan penghargaan kepada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Raja Juli Antoni, yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) dalam periode 2000–2002.
“Wamen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) ini tentu memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi Muhammadiyah. Oleh karena itu, ‘Aisyiyah dan PP Muhammadiyah memiliki sekitar jutaan bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 ribuan bidang tanah telah berhasil bersertifikat,” jelasnya.
Selain itu ia memberikan pesan bahwa masih ada tanah milik PP Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah yang belum terdaftar, dan disarankan agar segera mendapatkan sertifikatnya. Hal ini bertujuan agar tanah yang telah diwakafkan dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan keinginan wakif. Meskipun demikian, beliau menyatakan bahwa proses pengurusan tanah-tanah wakaf yang telah disertifikat kepada PP Muhammadiyah ini tidaklah mudah.
“Selanjutnya, pihak Kementerian ATR/BPN telah mengurus sertifikat aset yang dimiliki oleh PP Muhammadiyah. Muhammadiyah, di sisi lain, akan berperan aktif dalam memastikan kelancaran proses pengurusan pertanahan, termasuk konversi sertifikat HGB menjadi sertifikat hak milik,”pungkasnya. (fer)
