INDOPOSCO.ID – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Nusron Wahid, dengan tegas menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bersedia menghadiri debat dengan format apa pun yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Pasangan calon kami bersedia untuk mengikuti debat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka siap mengikuti debat dengan format apa pun yang ditentukan,” katanya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (4/12/2023).
Menurutnya, pasangan Prabowo-Gibran bahkan bersedia mengikuti debat calon presiden dan wakil presiden dalam Bahasa Inggris, jika KPU menentukan demikian demi kepentingan diplomasi internasional.
“Misalnya, dalam debat antara Cak Imin, Mas Gibran, dan Pak Mahfud menggunakan Bahasa Inggris tanpa membawa teks, kami tetap siap,” ujarnya.
Meskipun demikian, Nusron menegaskan bahwa usulan tersebut bukan berasal dari piha Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran.
“Penegasan ini kami sampaikan sebagai respons terhadap isu yang kerap kali menciptakan persepsi yang merugikan bagi Prabowo-Gibran, menggambarkan mereka seolah-olah berupaya mengubah format debat,” tegasnya.
Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal sebanyak tiga kali debat untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden dalam rangka Pilpres 2024, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 ayat (1).
Debat pertama, yang akan berlangsung di Kantor KPU pada tanggal 12 Desember 2023, akan membahas topik-topik seputar hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Debat kedua, yang dijadwalkan pada tanggal 22 Desember 2023, akan fokus pada isu-isu pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Sementara itu, tema debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024 akan mencakup isu ekonomi, baik dalam aspek kerakyatan maupun digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak digital, keuangan, dan pengelolaan APBN.
Pada debat keempat, yang dijadwalkan pada tanggal 21 Januari 2024, akan dibahas isu-isu terkait energi, sumber daya alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Debat terakhir pada tanggal 4 Februari 2024 akan fokus pada tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan hoaks, penanggulangan intoleransi, pendidikan, kesehatan pasca-pandemi COVID-19, dan ketenagakerjaan.
Semua tema debat ini dirancang untuk merujuk pada visi nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). (fer)
