INDOPOSCO.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan sebanyak 26 provinsi sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 hingga pukul 16.44 WIB.
“Ini artinya lebih dari 50 persen provinsi Indonesia sudah menetapkan upah minimum provinsi,” ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (21/11/2023).
Ia menambahkan, dari total provinsi yang sudah melaporkan penetapan UMP, dua di antaranya belum memenuhi ketentuan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang diberlakukan sejak 10 November 2023.
“Kalau tidak sesuai PP kami akan serahkan ke Kemendagri. Karena ini PP bukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,” tuturnya.
Ia mengatakan pemerintah provinsi wajib melaporkan hasil penetapan UMP 2024 paling lambat hari ini, 21 November 2023 pukul 23.59 WIB.
Dalam kesempatan itu, Indah memaparkan kenaikan tertinggi dalam penetapan UMP mencapai 7,5 persen atau sebesar Rp223.280 dan terendahnya 1,25 persen atau Rp35.750.
Ia menambahkan dalam PP No.51 2023 itu terdapat formula untuk merumuskan kenaikan upah minimum dan indeks yang disimbolkan dalam alpha yang memiliki rentang 0,1 sampai 0,3.
Ia menjelaskan indeks atau alpha itu adalah kontribusi ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah.
“Jadi pembangunan ekonomi di suatu wilayah tidak ditopang oleh ketenagakerjaan saja, dalam diskusi kami dengan para pakar ekonomi, demografi, statistik, akademisi yang ada di dalam dewan pengupahan nasional ternyata kontribusi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah rata-ratanya 0,1-0,3 dalam suatu wilayah,” paparnya.
Ia menekankan kebijakan penetapan upah minimum itu hanya untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun ke bawah, tujuannya adalah untuk menjaga pekerja itu tidak terjebak dalam kemiskinan karena dibayar upah murah.
“Supaya terhindar dari upah murah maka pemerintah hadir melalui PP ini untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun ke bawah,” katanya.
Selain itu, ia menambahkan PP No.51 itu juga bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja itu, sehingga diharapkan akan berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di wilayahnya masing-masing.
“Kalau untuk masa kerja yang di atas satu tahun itu fokus pada output kerja, produktivitas dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah, dan kemampuan perusahaan,” tuturnya. (dam)
